“Dan pelanggaran netralitas itu perlu sanksi yang lebih tegas agar tidak terulang dikemudian hari dan bisa menimbulkan efek jera kepada ASN yang lain. Kami Panwascam Lohia, akan terus memantau pergerakan ASN yang merangkap politisi,” tutupnya.
Untuk diketahui, terdapat beberapa aturan yang dilanggar oleh ASN yang terlibat politik praktis.
Diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun regulasi baru terkait pelanggaran netralitas ASN. Sanksi yang akan dikenakan berupa penurunan pangkat hingga pemecatan.
Penulis: Sudirman Behima
Editor: Yeni Marinda
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post