Diduga Langgar Pidana Pemilu, Wabup Konsel Dilapor ke Bawaslu

PENASULTRA.ID , KONAWE SELATAN – Diduga melanggar pidana pemilihan, Tim Kuasa Hukum pasangan calon (Paslon) Surunuddin-Rasyid (SUARA) melaporkan Plt Bupati Konsel, Arsalim Arifin di Bawaslu Konawe Selatan (Konsel). Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon SUARA, Andre Darmawan, mengatakan pidana pemilihan dilakukan wakil bupati Konsel itu terdapat dua laporan. Pertama, terkait dengan tindakan Arsalim yang melakukan penggantian Kepala Puskesmas Tinanggea dari pejabat lama kepada pejabat baru sebagai pelaksana tugas (Plt). “SK nya tertanggal 25 November 2020, namun baru kemarin kami dapatkan info dan foto diserahkan kepada Plt Kepala Puskesmas yang baru,” kata Andre kepada awak media disalah satu Kedai Kopi di Kota Kendari, Kamis 3 Desember 2020. Dengan demikian, tambah dia, ada penggantian pejabat. Secara hukum berarti ada penggantian. Sambung Andre, dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pada pasal 71 ayat 2, dikatakan bahwa gubernur, wakil gubernur bupati dan wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan Paslon sampai selesai masa jabatan, kecuali atas izin atau persetujunan dari menteri. “Kepala Puskesmas ini pejabat pemerintahan di daerah. Sehingga penggantian itu melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2,” ulasnya. Pelanggaran pada pasal 71 ayat 2, tambah dia, ada sanksi pidana. Dalam pasal 190 disebutkan hukumannya minimal satu bulan penjara. Jadi kalau dilanggar ada konsekuensi pidana. Laporan kedua, lanjut dia, di rumah pribadi Arsalim Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo terpasang baliho Posko pemenangan salah satu Paslon nomor 3 disitu ada foto paslon dan foto Arsalim. "Tindakan ini juga kami anggap pelanggaran pidana pemilihan sebagimana dimaksud pada pasal 71 ayat 1. Dimana pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan paslon. Dan posisi Arsalim sebagai wakil bupati dan Plt bupati Konsel sangat rentan. Karena dia sebagai ketua partai Gerindra yang juga mengusung salah satu Paslon,” sebut Andre. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQaoSZWMU3C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Lebih jauh Andre menjelaskan, jika dia (Arsalim) ingin melaksanakan tugasnya sebagai ketua partai dan melaksanakan kampanye, seharusnya cuti dan tidak sebagai Plt bupati. Tapi pada kenyataanya tidak mengambil cuti. Berati dia melepaskan haknya dengan melakukan kampanye. “Dengan tidak ambil cuti harusnya tidak melakukan kampanye apalagi mempromosikan salah satu Paslon. Ditambah lagi rumah jadikan sebagai Posko menggunakan fotonya dan foto Paslon, itu sebuah tindakan menguntungkan salah satu Paslon dan merugikan Paslon lain,” ungkapnya. “Contoh kasus salah satu ASN mengirim gambar salah satu paslon di group WA langsung di vonis bersalah satu bulan penjara. Apalagi dia ini pejabat yang memiliki kekuasaan di Konsel selain sebagai wakil bupati juga Plt bupati,” tuturnya. Andre menyebut, laporan itu sudah di regis dan diterima oleh pihak Bawaslu. “Kami minta Bawaslu betul-betul profesional dan transparan terkait kasus ini. Kami ingin Jika penanganan kasus ini tidak profesional, kami akan laporkan ke DKPP,” pungkasnya. Penulis: Supyan Hadi Editor: Yeni Marinda Jangan lewatkan video terbaru: https://youtu.be/G_zq8HK8Ab0

No Result