Dinilai Hoaks, Idris Mandati Luruskan Pernyataan Ketua DPRD Wakatobi

PENASULTRA.ID, WAKATOBI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi, Hamiruddin dinilai memberikan informasi tidak benar (hoaks) ke publik saat menjadi pemateri dalam diskusi publik yang di gelar masyarakat Wakatobi di Kendari beberapa waktu lalu. Penilaian tersebut datang dari Tim analis Bupati Wakatobi di bidang ekonomi kreatif (Ekraf), Idris Mandati. Menurut Idris, sebagai narasumber dari diskusi tersebut, Hamiruddin menyampaikan informasi porsi anggaran infrastruktur jalan Pulau Binongko dan pengadaan mesin penunjang penerangan listrik 24 jam di Pulau Kaledupa dan Binongko tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Atas dugaan kekeliruan informasi tersebut, Idris Mandati meluruskan pernyataan yang dilontarkan Hamiruddin agar tidak menjadi polemik dan hoaks yang meluas di masyarakat, terutama yang menghadiri dialog publik tersebut. Ia mengatakan, porsi anggaran infrastruktur jalan pulau Binongko tahun 2023 yang disampaikan Hamiruddin hanya sebesar Rp13 miliar dan subsidi listrik 24 jam di Kaledupa dan Binongko sebesar Rp18,5 miliar adalah informasi yang tidak benar. "Itu tidak benar. Sangat keliru, sebab dalam postur APBD 2023 yang sudah selesai dikonsultasikan ke Pemprov Sultra tertuang anggaran infrastruktur jalan pulau Binongko sebesar Rp26 miliar lebih," kata Idris Mandati melalui siaran pers nya, Kamis 2 Februari 2023. Anggaran senilai Rp26 miliar yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) itu terdiri dari jalan dari Desa Oihu-Haka sebesar R11,3 miliar (DAK) dan jalan dari Desa Jaya Makmur-Kelurahan Wali sebesar Rp5,8 miliar. Kemudian jalan dari Kelurahan Wali hingga Desa Haka sebesar Rp3,1 miliar serta jalan dari Kelurahan Popalia-Desa Oihu sebesar Rp6 miliar berasal dari dana alokasi umum (DAU). Sedangkan untuk mesin listrik bukan subsidi untuk Kaledupa dan Binongko anggarannya sebesar Rp21 miliar. "Masing-masing dua mesin dihibahkan ke PLN di Kaledupa dan Binongko. Semuanya senilai Rp19,1 miliar. Ditambah belanja material listrik sebesar Rp1,8 miliar. Masing-masing pulau sebesar Rp933.541.080," ujar Idris Mandati. Ia menduga kekeliruan penyajian informasi yang diberikan Hamiruddin itu dilatarbelakangi ketidaktahuannya terhadap postur APBD 2023. Hal ini dibuktikan dengan ketua DPRD tidak menandatangani dokumen hasil konsultasi APBD 2023. Olehnya, Idris Mandati meminta Hamiruddin memberikan informasi yang lebih mengedepankan data, bukan asumsi yang berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap DPRD sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan. "Apalagi informasi tersebut disampaikan dalam forum resmi sekelas Dialog Publik yang dihadiri para intelektual," Idris Mandati menambahkan. "Saya berharap setiap diskusi dalam memajukan Wakatobi yang digagas elemen masyarakat pulau tukang besi dimana pun berada sedapat mungkin melibatkan semua pihak sehingga diskusinya lebih objektif dan menghasilkan informasi pembangunan yang berimbang," Idris Mandati memungkas Penulis: Deni La Ode Bono Editor: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/1XgZKZleNvc

No Result