Dinilai Maladministrasi, Mendagri dan KASN Diminta Batalkan Seleksi Sekda Busel

PENASULTRA.ID, BUTON SELATAN – Tahapan seleksi calon sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Buton Selatan (Busel) sedikit hari lagi mendekati tahap akhir.

Empat calon yang sebelumnya dinyatakan lulus oleh panitia seleksi (Pansel), kini menanti tahapan berikutnya.

Keempatnya tak lain adalah, LM Muharam (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton), La Ode Mustamir Martosiswoyo (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan Busel), La Ode Budiman (Kepala Dinas Kesehatan Busel) dan La Ode Karman (Kepala Badan Keuangan Busel).

Masuknya keempat nama ini pada tahap berikutnya tak luput dari kontroversi.

Kantor Pelayanan Samsat Telah Hadir di Buton Selatan

Empat Bapaslon Bupati Mendaftar di KPU Buton Selatan

Intervensi Serentak Penurunan Stunting Busel Dimulai dari Lapandewa

DKPP Akan Periksa 3 Perkara Dugaan Pelanggaran KEPP Di Sultra

Menurut Kordinator Koalisi Masyarakat Buton Selatan (Kambuse), Ghafaruddin Bin Hamid, jika merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) secara terbuka dan kompetitif, jumlah calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi minimal tiga orang.

“Dengan demikian penetapan calon Sekda Buton Selatan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah “Cacat Hukum”. Sebab, hanya satu orang yang memenuhi syarat administrasi yakni LM Muharam, Gol. IV/c. Sedangkan yang tiga orang lainnya tidak memenuhi syarat dimaksud,” kata Ghafaruddin Bin Hamid dalam keterangan persnya, Selasa 11 Januari 2021.

Ghafaruddin lantas membeberkan sejumlah alasannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 107 poin c tentang persyaratan menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama Eselon II.a, kata dia, harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana atau Diploma IV.

Kedua, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Ketiga, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama lima tahun.