Dinilai Maladministrasi, Mendagri dan KASN Diminta Batalkan Seleksi Sekda Busel

PENASULTRA.ID, BUTON SELATAN - Tahapan seleksi calon sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Buton Selatan (Busel) sedikit hari lagi mendekati tahap akhir. Empat calon yang sebelumnya dinyatakan lulus oleh panitia seleksi (Pansel), kini menanti tahapan berikutnya. Keempatnya tak lain adalah, LM Muharam (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton), La Ode Mustamir Martosiswoyo (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan Busel), La Ode Budiman (Kepala Dinas Kesehatan Busel) dan La Ode Karman (Kepala Badan Keuangan Busel). Masuknya keempat nama ini pada tahap berikutnya tak luput dari kontroversi. Menurut Kordinator Koalisi Masyarakat Buton Selatan (Kambuse), Ghafaruddin Bin Hamid, jika merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) secara terbuka dan kompetitif, jumlah calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi minimal tiga orang. "Dengan demikian penetapan calon Sekda Buton Selatan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah “Cacat Hukum”. Sebab, hanya satu orang yang memenuhi syarat administrasi yakni LM Muharam, Gol. IV/c. Sedangkan yang tiga orang lainnya tidak memenuhi syarat dimaksud," kata Ghafaruddin Bin Hamid dalam keterangan persnya, Selasa 11 Januari 2021. Ghafaruddin lantas membeberkan sejumlah alasannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 107 poin c tentang persyaratan menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama Eselon II.a, kata dia, harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana atau Diploma IV. Kedua, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Ketiga, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama lima tahun. Pemerintah Diminta Segera Selamatkan Pelaut Indonesia di Kapal Rwabee https://t.co/CdAqq7k4In

— Penasultra.id (@penasultra_id) January 11, 2022 Keempat, sedang atau pernah menduduki JPTP atau jabatan fungsional (JF) jenjang ahli madya paling singkat dua tahun. Kelima, memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moral yang baik dan usia paling tinggi 56 tahun serta sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan hal tersebut, kata Ghafaruddin, seharusnya La Ode Karman dengan TMT 28 Desember 2019 (1 tahun 11 bulan 25 hari) per 24 Desember 2021 dan La Ode Mustamir Martosiswoyo TMT 28 Februari 2021 (10 bulan) tidak diloloskan karena tidak memenuhi jenjang ahli madya paling singkat dua tahun. "Kedua calon itu juga belum memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Nasional Tingkat II sebagaimana syarat yang telah ditetapkan panitia seleksi," papar Ghafaruddin yang karib dipanggil Bang Gap. Kemudian, jika bercermin pada syarat pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama lima tahun, maka ada tiga calon yang harusnya tidak lulus administrasi. Mereka adalah, La Ode Budiman Gol. IV/b TMT 19 Desember 2019 (2 tahun) yang juga merupakan ipar Bupati Buton Selatan saat ini, La Ode Mustamir Martosiswoyo (10 bulan) dan La Ode Karman (1 tahun 11 bulan 25 hari) sepupu sekali Bupati Buton Selatan, La Ode Arusani. Tata kelola pemerintahan yang dipraktekkan era Bupati Buton Selatan saat ini, kata Bang Gap, sangatlah amburadul. Jadi, wajar saja Ombudsman RI melabelkan Kabupaten Buton Selatan sebagai zona merah terbawah di Sultra dalam hal kepatuhan standar pelayanan publik dengan nilai 30,78. "Pelayanan publik di Busel hampir tidak ada. Bupati hanya disibukkan dengan pergantian jajaran OPD baik pada level Eselon 2 maupun dibawahnya. Bayangkan saja dalam sebulan sampai tiga kali pelantikan," sebut Bang Gap. Berkaca dari semua hal tersebut, Bang Gap akhirnya mewarning Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar tidak menyetujui usulan calon Sekda Busel yang disodorkan Pansel. Sebab, cacat administrasi. "Keputusan terbaik Kemendagri dan KASN adalah, membatalkan hasil seleksi Sekda Buton Selatan. Selanjutnya menyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara menunjuk Penjabat Sekda Buton Selatan," ujar Bang Gap menegaskan. Sebelumnya, Ketua Pansel Calon Sekda Busel, Nur Endang Abbas yang dihubungi tak bergeming atas banyaknya sorotan terkait pengumuman empat dari delapan nama hasil seleksi berkas administrasi Calon Sekda Busel. Menurut Nur Endang Abbas, keempat nama yang dinyatakan lolos berkas tersebut telah sesuai ketentuan dan sudah mendapat persetujuan dari KASN. "Syarat tersebut sudah sesuai ketentuan satu tingkat di bawah pangkat dasar. Sekarang kita sudah berada pada pelaksanaan sistem merit, tidak lagi berdasarkan DUK," kata Sekda Sultra itu, Selasa 4 Januari 2022 lalu. Editor: Irwan Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/-SLY-qSzjtU

No Result