PENASULTRAID, KOLAKA – Adanya aksi demonstrasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) saat kunjungan investor asal Negara Jepang, menuai kritikan dari berbagai pihak termasuk datang dari Indonesia Government Watch (IGW).
Direktur Eksekutif IGW, Risal Hidayatullah berharap Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka dan aparat penegak hukum setempat memberikan jaminan kenyamanan, kemudahan dan keamanan pada perusahaan dalam berinvestasi.
“Pemerintah daerah dan aparat keamanan wajib memberikan jaminan kenyamanan, kemudahan dan keamanan investasi,” tegas Risal dalam keterangannya, Senin 15 Juni 2025.
Risal mengungkapkan, aksi demonstrasi sah-sah saja jika itu murni untuk kepentingan masyarakat. Namun aksi massa yang mengatasnamakan kelompok Masyarakat Lingkar Tambang (MATA) saat kunjungan strategis investor asal Jepang ke kawasan industri nikel PT CNI di Kecamatan Wolo, perlu dipertanyakan dan terkesan bukan sekadar penyampaian aspirasi masyarakat, tapi bisa dikategorikan aksi premanisme berkedok ormas.
Meski perusahaan telah menerima aspirasi mereka dengan terbuka, namun Risal meminta pihak berwenang melakukan proses hukum yang adil dan terbuka terhadap siapapun yang terlibat dan diduga kuat melakukan tindakan premanisme berkedok ormas serta menganggu aktivitas investasi dalam negeri, terkhusus di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami mendesak pemerintah daerah dan aparat hukum agar memberi perhatian serius, dan segera melakukan tindakan pemulihan terhadap situasi yang dapat mengancam stabilitas daerah ditengah semangat investasi yang terus tumbuh,” tegasnya lagi.
Risal menyebut, aksi yang dilakukan MATA mengganggu agenda strategis negara, karena kunjungan mitra investasi, tidak dapat dipandang ringan. Mereka tamu negara, mereka membawa jawaban atas harapan pemerintah, masyarakat, dan perusahaan.
“Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum wajib memastikan posisi dan peran aktif seluruh pihak yang terlibat dalam rantai aksi ini,” desaknya.
Di tengah upaya pemerintah pusat menarik investasi asing dalam industri hilirisasi pertambangan nikel, insiden ini menjadi pengingat bahwa iklim sosial kemasyarakatan di sekitar tambang tak kalah pentingnya dari stabilitas regulasi dan ekonomi.
Kejadian seperti ini bila dibiarkan akan menjadi antitesa dari perintah Presiden Prabowo yang menginginkan iklim investasi terus bertumbuh kearah yang lebih baik.
“Kita berharap posisi dan peran organisasi masyarakat tidak hanya menyulut api, tapi juga menyiram dengan cahaya, agar menjadi benar dan menjadi besar. Karena salah satu kewajiban moral kita adalah memberi dukungan kepada investasi, guna menjawab harapan besar masyarakat untuk lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera dan berkelanjutan,” papar Risal.
Aktivis yang dikenal getol di sektor lingkungan dan pertambangan nasional ini kembali menegaskan bahwa perusahaan yang mengelola wilayah IUP, dan masuk PSN serta telah membangun smelter RKEF bukan karena kebetulan, tetapi karena ketetapan dan kesiapan.
Discussion about this post