La Ode yakin hambatan yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama dengan mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi pada pelaksanaan P3PD saat ini.
“Percepatan pelaksanaan dan target yang harus dicapai di 2023, bukan dengan kendala yang sedikit, karena tahun 2023 ini termasuk dalam tahun politik, seluruh kementerian/lembaga untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa pada saat kampanye pilpres, oleh sebab itu, saya berharap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P3PD mendukung pencapaian dimaksud, dan saling berkoordinasi untuk pencapaian program,” kata La Ode.
Dalam pertemuan ini, ia juga berharap adanya rencana tindak lanjut percepatan penyelesaian refund Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) pada tahun sebelumnya, segera melakukan penyusunan draft petunjuk teknis dana hibah untuk kabupaten/kota dalam pengelolaan penguatan aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa, hingga segera menyiapkan Annual Work Plan (AWP) P3PD di Tahun 2024.
“AWP P3PD 2024 ini diharapkan betul-betul lebih terstruktur, terencana sesuai kegiatan maupun program,” kata La Ode.
“Selain itu, tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan P3PD, oleh karena itu harus kita pikirkan keberlanjutan P3PD melalui Exit Strategy pengelolaan penguatan aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa,” tambahnya.
Discussion about this post