Tidak hanya soal sarana prasarana serta fasilitas panti yang berada bersebelahan dengan gedung Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari tersebut yang menjadi atensi, para anggota Dewan juga menyoroti tidak adanya angkutan transportasi untuk anak-anak asuh.
“Terkait dengan transpor anak-anak kita, kemudian operasional dan insentif orang tua asuh itu juga akan kita bicarakan di DPRD bersama teman-teman OPD yang menangani ini, sehingga ini bisa kita tindaklanjuti. Jadi kehadiran kami ada hasilnya begitu dan saya kira itu menjadi harapan kita semua,” tegas Saenuddin.
Selain itu, dalam kunjungan kerja di panti, ketua dan Komisi IV DPRD Sultra juga menemukan fakta bahwa penyerahan aset UPTD PSAR Dinsos Sultra ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bermasalah di tengah jalan. Pasalnya, ahli waris pemilik lahan tempat panti dibangun menolak dihibahkan untuk membangun gedung workshop BPVP Kendari.
“Satu sisi bahwa ini sudah ada penyerahan aset oleh Pemerintah Provinsi ke Kementerian tetapi setelah dibangun fisiknya yang kemudian jadi aset Kementerian tapi juga tidak bisa digunakan karena adanya penolakan dari pihak ahli waris. Sehingga kita akan lakukan pendekatan komunikasi tentu melalui rapat kerja,” tutur Saenuddin.
Discussion about this post