“Kami ingin menelaah berbagai aspek pelaksanaan Pilkada 2024 secara mendalam, baik dari sisi regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga aspek partisipasi masyarakat. Dengan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, kami berharap Pilkada berikutnya dapat berjalan lebih baik dan lebih demokratis,” beber Hazamuddin.
Dalam diskusi ini, beberapa hal menjadi sorotan utama, seperti kesiapan logistik Pemilu, transparansi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, peran penyelenggara Pemilu dalam memastikan netralitas, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
Tak hanya itu, isu-isu seperti penggunaan teknologi dalam Pemilu, mekanisme kampanye yang adil, serta upaya pencegahan politik uang juga menjadi bagian penting dalam evaluasi ini.
KPU Sultra menegaskan bahwa semua kendala yang ditemukan dalam Pilkada 2024 harus menjadi pembelajaran berharga untuk pelaksanaan Pemilu di masa mendatang.
Hazamuddin menyadari, dalam setiap Pemilu pasti ada tantangan dan kendala.
“Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari setiap permasalahan yang muncul, lalu mencari solusi terbaik agar ke depannya Pemilu dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan lebih dipercaya oleh masyarakat,” papar Hazamuddin.
KPU Sultra menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dengan merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
Discussion about this post