FKM-PKP Tuntut Kejati Sultra Usut Dugaan Korupsi Kadis di Muna

PENASULTRA.ID, KENDARI – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pemerhati Kebijakan Publik (FKM-PKP) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar demonstrasi terkait dugaan kasus korupsi beberapa kepala dinas (kadis) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna. Aksi damai tersebut digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Selasa 20 Oktober 2020. Koordinator Lapangan FKM-PKP Sultra, Ramayana mengatakan, pada tahun anggaran 2018, Pemkab Muna mengalami banyak kerugian negara. Hal ini terungkap berdasarkan fakta dan informasi yang dihimpun melalui dokumen laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra tahun 2018 lalu. Atas temuan BPK itu, Ramayana mendesak Kepala Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Muna, LM Rusman Emba dan beberapa kadis terkait serta pelaksana pekerjaan kegiatan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kepentingan penyelidikan. “LM Rusman Emba dan beberapa kadis yang kami maksud dalam laporan ini agar segera dipanggil. Kita bongkar semua kadis yang terlibat sebagaimana hasil pemeriksaan BPK tahun 2018,” kata Ramayana dalam orasinya, Selasa 20 Oktober 2020. Sementara itu, salah seorang masa aksi, Shul Fahmi mengatakan, berdasarkan hasil temuan BPK, beberapa kadis tersebut jelas melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Olehnya itu kata Shul, para kadis ini harus segera diproses. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CS_wPyZpsco/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ke meja hijau. Jelas para kadis melanggar pasal 2 dan 3 UU tipikor. Kerugian negara sangat besar jika diakumulasi beberapa kadis yang terlibat,” ujat Shul. Menururnya, dalam pasal 2 ayat 1, UU Tipikor menyatakan setiap orang yang secara sadar melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup. “Atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” tegas Shul. Sedangkan pada pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. “Atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta serta paling banyak Rp1 miliar,” pungkas Shul. Menanggapi aksi damai FKM-PKP tersebut, pihak Kejati Sultra mengaku akan segera menindaklanjuti laporan terkait kasus tersebut. Penulis: Sudirman Behima Editor: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/_bBG7HOykds

No Result