FNI Minta Kebijakan KKP Soal Pengelolaan Perikanan Tangkap Dibatalkan

PENASULTRA.ID, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus mentaati putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar membatalkan seluruh regulasi yang sudah diterbitkan maupun belum diterbitkan. Sehingga kebijakan KKP tidak absurd di masa depan. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa dalam keterangan persnya yang diterima redaksi Penasultra.id , Sabtu 27 November 2021. Sebelumnya diketahui, Majelis Hakim MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Dengan demikian, kata Rusdianto berdasarkan pada putusan MK itu, sebaiknya KKP rehat sejenak dalam menyusun peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) seputar pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya. "Karena peraturan turunan yang sebagian sudah diterbitkan seperti PP 85 tahun 2021, Kepmen 75 tahun 2021 tentang mekanisme penarikan PNBP perikanan, Kepmen 98 tentang produktivitas kapal perikanan dan Kepmen 97 tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan," kata Rusdianto Samawa. Menurutnya, seluruh rencana kebijakan KKP ditopang oleh regulasi yang memberi karpet merah pada asing untuk menguasai laut Indonesia. Atas hal itu, jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan asas Pancasila. Faktanya, WPPNRI dan pelabuhan untuk perusahaan perikanan berskala menengah dan besar dengan harus memiliki modal usaha Rp200 miliyar, sebagai syarat mendapat kuota tangkap ikan dan membayar PNBP sistem pasca bayar. Maka hal demikian, termasuk menjajah dan mencekik pengusaha dalam negeri. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWqnhnxv67E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

"Apalagi kebijakan tersebut, harus memiliki modal usaha sebanyak itu. Tentu, nelayan-nelayan yang memiliki kapal-kapal 30 gross ton ke bawah tidak akan bisa memenuhi syarat tersebut. Secara otomatis juga mematikan usaha-usaha koperasi masyarakat pesisir. Karena isi laut habis dikeruk. Sementara nelayan pribumi tak dapat apa-apa," ujar Rusdianto. Ia menegaskan, rencana kebijakan lelang kuota tangkap ikan itu tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945. Oleh itu, KKP harus batalkan rencana lelang kuota ikan tersebut. "Jangan alasan, pemerintah membutuhkan investasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai negara lain. Lalu perikanan tangkap, budidaya, pengolahan produk dan pemasaran serta diizinkan beroperasinya kapal-kapal asing. Hal inilah yang dianggap liberalisasi terhadap sektor-sektor kelautan dan perikanan. Ya tentu tak sesuai UUD 1945. Maka harus dibatalkan rencana kebijakan tersebut," tegas Rusdianto. Ia khawatir, modus kebijakan KKP mengarah pada illegal fishing dan monopoli perusahaan perikanan skala besar dalam melakukan kegiatan tangkap ikan di laut Indonesia. "Belum lagi, soal perizinan yang masih marak terjadi penyalahgunaan perizinan penangkapan ikan. Salah satunya adalah terkait rencana kebijakan yang mendahulukan status perusahaan perikanan berskala besar dari luar negeri," kata Rusdianto. Kalau baca dan analisis Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen) 97 tahun 2021 dan Kepmen 98 tahun 2021, itu bukan karena pihak perusahaan asing yang datang sendiri ikut tender. Tetapi tim counter beauty yang dibentuk KKP sendiri yang mengumpulkan, memanggil, mencari dan menetapkan perusahaan mana yang mendapat kuota lelang tangkap ikan. "Berarti ada mobilisasi kapal asing secara luas, bahkan prediksi capai ribuan kapal asing tangkap ikan di Indonesia," kata Rusdianto sembari menyarankan agar KKP sebaiknya berbenah dengan mencari strategi lain. Tanpa harus menyakitkan perasaan masyarakat pesisir Indonesia. Editor: Irwan Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/oA-ImlcJNQY

No Result