GDPK Sudah Jadi Rujukan Pembangunan Daerah

PENASULTRAID, BUTON UTARA - Disusunnya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) memiliki tujuan agar dijadikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan kependudukan 5 pilar. Adapun kelima pilar dimaksud yakni pilar pengendalian kuantitas penduduk, pilar peningkatan kualitas penduduk, pilar pengarahan mobilitas penduduk, pilar pembangunan keluarga dan pilar penataan administrasi kependudukan. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2022 lalu telah selesai menyusun GDPK 5 Pilar untuk 25 tahun kedepan mulai dari 2020 sampai dengan 2045. Tim penyusun GDPK-nya terdiri dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat lintas sektor di Buton Utara dan diperkuat dengan tim ahli dari Universitas Haluoleo Kendari yang dikomandoi oleh Dr. Gamsir Bahmid yang merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) dan Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Cabang Sultra bentukan Perwakilan BKKBN Sultra. Dokumen GDPK Butur yang tebalnya sekitar 150 halaman di luar lampiran tersebut pada Senin 19 Agustus 2024 dibahas dalam kegiatan bertajuk "Pendampingan Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK 5 Pilar" yang difasilitasi oleh Tim Kerja Pengendalian Penduduk, Sub Tim Parameter Kependudukan Perwakilan BKKBN Sultra. Sebagai fasilitator, Ketua Tim Kerja Halakiemas, Dr Mustakim sekaligus mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Sultra menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir terutama dari lintas sektor antara lain Bappeda, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik, dan sektor lainnya. Ucapan terima kasih juga ia sampaikan khususnya kepada Kepala Bappeda Butur yang sebelum kegiatan dimulai, telah memberikan informasi bahwa GDPK yang telah disusun tahun 2022 tersebut benar-benar telah ditindaklanjuti oleh Bappeda dalam menyusun kegiatan tahun 2023 dan 2024. Pada kesempatan sesi diskusi, peserta dari pihak Bappeda pun membenarkan bahkan membeberkan beberapa iten kependudukan yang ada dalam GDPK termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah. Antara lain, item minimalisasi kasus-kasus pernikahan dini, Total Fertility Rate (TFR) Butur yang masih 2,65 dan beberapa item kualitas penduduk yang berkaitan dengan bidang kesehatan, tingkat pendidikan dan ekonomi atau pendapatan warga. Beberapa peserta lainnya dalam sesi diskusi yang dihadiri Plh. Sekda Butur, Mansur tersebut juga memberikan banyak masukan. Di antaranya dari Kepala BPS, Kepala Dinas Dukcapil, Dinkes dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) Butur. Pelaksana Harian (Plh) Sekda, Mansur yang juga mantan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) itu juga turut aktif dalam diskusi dan menyumbangkan pemikirannya. Saat menutup kegiatan, Kadis PPKB Butur, Rusli berharap kiranya GDPK yang dimiliki Kabupaten Butur terus bisa mengawal pembangunan kependudukan dan keluarga hingga 2045 di kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Muna berdasarkan persetujuan DPR RI pada 8 Desember 2006 melalui UU Nomor 14 tahun 2007 tersebut. Penulis: Mustakim Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=TkgmpYy-ITk

No Result