PENASULTRAID, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) secara resmi membuka kegiatan Sultra Investment Summit 2025, yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra di salah satu hotel ternama di Kota Kendari, Selasa 24 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur ASR menekankan pentingnya peran investasi sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
“Kehadiran kita di sini adalah bentuk komitmen bersama mendukung peningkatan investasi di Provinsi Sultra. Sulawesi Tenggara dikenal memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun saat ini kita masih sangat bergantung pada fiskal transfer pusat hingga 65 persen. Dengan kondisi fiskal tersebut, saya tidak akan mampu mensejahterakan masyarakat sendirian, saya butuh dukungan dari seluruh pelaku usaha,” tegas Gubernur.
ASR menyebut, realisasi investasi pada triwulan I tahun 2025 baru mencapai Rp4,46 triliun atau 34% dari target sebesar Rp13,28 triliun. Oleh karena itu, langkah strategis diperlukan agar potensi besar di berbagai sektor seperti pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa dapat dimaksimalkan.
Olehnya itu, Gubernur ASR menegaskan lima kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
1. Menggunakan plat nomor kendaraan dengan kode wilayah Sultra dan membayar pajak kendaraan serta bea balik nama.
2. Membeli bahan bakar dari distributor resmi yang menjadi wajib pungut Pemprov Sultra.
3. Menyampaikan data penggunaan air permukaan secara rutin setiap bulan.
4. Menggunakan alat berat yang telah membayar pajak.
5. Mengalokasikan dana CSR untuk pembangunan masyarakat sekitar wilayah usaha.
“Saya tidak meminta lebih, saya hanya minta kewajiban itu dipenuhi. Kadang-kadang, para pengusaha di awal komitmen tetapi saat berjalan tidak konsekuen. Ini yang harus kita ubah. Tanpa investasi, kita hanya akan bertumpu pada APBD yang 35 persen saja digunakan untuk belanja pegawai. Sulit untuk menggerakkan ekonomi mikro jika kita tidak menyiapkan kekuatan fiskal sejak sekarang,” ujarnya.
Sultra Investment Summit 2025 ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sultra, jajaran Forkopimda Sultra, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, para Pejabat Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, pimpinan perbankan wilayah Sultra, serta para pelaku usaha dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Ketua Panitia yang juga Kepala DPMPTSP Sultra, Parinringi melaporkan bahwa Sultra Investment Summit 2025 merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membuka ruang dialog strategis antara pemerintah dan pelaku usaha, guna membangun ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini mengusung tujuan untuk mendorong percepatan realisasi investasi serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sultra di tahun 2025.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan pernyataan komitmen kewajiban oleh sejumlah perusahaan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Perusahaan-perusahaan yang menandatangani pernyataan tersebut antara lain, PT Ifishdeco, PT Tiran Indonesia, PT Aneka Usaha Kolaka, PT Bumi Karya Utama, PT Gerbang Multi Sejahtera, dan PT Sulawesi Cahaya Mineral.
Discussion about this post