Silpa sebesar Rp72,9 miliar yang tercatat pada APBD 2024 merupakan akumulasi dari dana penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Rekomendasi yang muncul dari pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD ini akan dijadikan bahan pertimbangan utama dalam penyusunan perencanaan anggaran selanjutnya, khususnya dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Gubernur Sultra menyebut, pengalokasian anggaran untuk program prioritas dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 akan difokuskan pada mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan, disertai penyesuaian terhadap efisiensi anggaran dan pelaksanaan prioritas lainnya agar target pembangunan dapat tercapai.
Untuk itu, anggaran program prioritas harus ditunjang oleh pendapatan daerah yang optimal, khususnya dari sektor pajak dan retribusi yang sesuai kewenangan daerah. Pemprov Sultra akan mengoptimalkan strategi pengelolaan pendapatan dengan berbasis data yang akurat dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan semangat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, kita optimis bahwa perencanaan dan pelaksanaan APBD di masa yang akan datang dapat lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” kata ASR.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post