Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Dr. Sudibyo Alimoeso mengungkapkan, pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah.
Namun, pembangunan SDM tersebut tidak menarik bagi pemerintah daerah ketimbang pembangunan fisik, seperti membangun jembatan, jalan, dan pembangunan fisik lainnya.
“Konsep ketahanan keluarga yang bisa beradaptasi positif dari luar dan dalam. Keluarga berkualitas adalah bisa melaksanakan fungsi-fungsi keluarga. Pembangunan keluarga menyangkut semua siklus,” papar Sudibyo.
“Pemerintah juga harus berhati-hati dalam menetapkan target angka Total Fertitility Rate (TFR). Sebab, angka TFR di bawah dua maka akan menutup dengan cepat window opportunity bonus demografi,” tandas Sudibyo.
Editor: Basisa
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post