<strong>PENASULTRA.ID, WAKATOBI</strong> - Bupati Wakatobi, H. Haliana mengingatkan pejabat agar tidak mengambil keuntungan material dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari alokasi dana desa/dana desa (ADD/DD). Jika ditemukan atau mendengar aduan terkait pejabat yang menyunat atau meminta bagian dari ADD/DD, orang nomor satu di Wakatobi ini tak segan-segan memberikan sanksi tegas, bahkan pencopotan jabatan. "Sejak dulu sudah ada isu pemotongan ADD dan DD dari pejabat tertentu. Ada pula pejabat yang menitip program melalui asistensi program di kecamatan. Jika ada pejabat seperti itu saya tidak segan-segan untuk mencopotnya," kata Haliana saat memimpin apel bersama di Kantor Kecamatan Kaledupa, Senin 26 Juli 2021. Ia menegaskan, APBDes harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat desa sesuai dengan peruntukannya yang telah diatur dalam regulasi. Olehnya, ia meminta kades agar lebih cerdas, mandiri serta mampu memahami aturan pengelolaan ADD dan DD. "Pemerintah kecamatan, desa serta masyarakat juga harus ikut mengawasi setiap pelaksanaan proyek di Kaledupa untuk menghindari pekerjaan asal jadi yang dilakukan kontraktor seperti yang terjadi di pulau Binongko," tutup Haliana. <strong>Penulis: Deni La Ode Bono</strong> <strong>Editor: Yeni Marinda</strong> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/VRMNu2xWe4A
Discussion about this post