Hamiruddin Terkesan Tak Paham Aturan Larangan Rangkap Jabatan Pejabat Publik

PENASULTRA.ID, WAKATOBI - Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi, Hamiruddin terkesan tidak memahami aturan larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik.

Kesan tersebut ia perlihatkan saat ditemui wartawan Penasultra.id beberapa waktu lalu untuk dimintai klarifikasi terkait adanya larangan rangkap jabatan dirinya dan sejumlah anggota DPRD Wakatobi menjadi pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) berdasarkan hasil konsultasi sekretariat dewan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra. Dimana saat ini Hamiruddin juga menjabat sebagai Ketua KONI Sultra periode 2021-2025. Hamiruddin mengatakan, hasil konsultasi sekretariat dewan ke BPKP Sultra tidak menjurus ke larangan rangkap jabatan, karena hadirnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan tidak memuat larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail isi dari aturan yang dimaksud. “Baca dulu undang-undang itu, semua ada disitu. Tidak ada larangan rangkap jabatan. Jangan pikirkan itu, pikir kedepan bagaimana olahraga di Wakatobi ke depan lebih maju,” kata Ketua KONI Wakatobi itu. Pernyataan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD. Dimana dalam pasal 400 ayat 1 huruf C disebutkan, DPRD dilarang rangkap jabatan di badan yang sumber anggarannya dari APBN/APBD. Tidak adanya larangan bagi pejabat publik menjadi pengurus KONI, kata Hamiruddin, dibuktikan dengan adanya ketua maupun pengurus KONI dibeberapa daerah di Sultra yang di jabat oleh pejabat publik. Beberapa daerah tersebut diantaranya, Kabupaten Konkep, Butur, Muna dan Mantan Ketua KONI Sultra pernah dijabat oleh Wakil Gubenur Sultra, Lukman Abu Nawas semasih menjabat sebagai Sekprov Sultra. “Kenapa di daerah lain bisa dan di Wakatobi dipersoalkan,” ujar Hamiruddin. Sebelumnya, diberitakan hasil konsultasi Sekretaris Dewan Wakatobi ke BPKP Sultra dinyatakan anggota sebagai pejabat publik dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus KONI. Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution mengatakan, larangan rangkap jabatan anggota DPRD sebagai pejabat publik dituangkan dalam pasal 400 ayat 1. Dimana pasal tersebut berbunyi anggota DPRD kabupaten kota dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, hakim pada badan peradilan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Kemudian dalam pasal 400 ayat 2 mengatakan, anggota DPRD kabupaten kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada Lembaga Pendidikan Swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat atau Pengacara, Notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD kabupaten kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten kota. "Kalau menurut BPKP tentu saja mengacu pada regulasi. Jika ada perangkapan jabatan nantinya akan mempengaruhi proses akuntabilitas keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD," kata Nani pada 2 Maret 2022 lalu. Untuk diketahui, dengan adanya rangkap jabatan sejumlah anggota DPRD di kepengurusan KONI Wakatobi menyebabkan anggaran KONI terhambat dicairkan. Untuk menghidupkan sejumlah cabang olahraga di Wakatobi menghadapi Porprov 2022, Dispora akan mengajukan pergeseran anggaran ke DPRD agar hibah KONI dialihkan menjadi anggaran program tahunan. Penulis: Deni La Ode Bono Editor: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=oPZj98jH0KQ

No Result