Independensi Hakim MK Diduga Hilang Dihadapan Kekuasaan

PENASULTRA.ID, JAKARTA - Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Dr Hamrin turut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang baru saja diputuskan pada Senin 16 Oktober 2023. Pakar Hukum Tata Negara itu menegaskan bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. "Jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang dibawah UUD NRI 1945 bukan membuat UU," tegas Hamrin dalam keterangannya, Selasa 17 Oktober 2023. Ia menyebut, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Pasalnya, MK bukan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat norma baru (positive legislator) tetapi MK adalah lembaga negara yang berwenang membatalkan norma yang ada dalam suatu undang-undang bila bertentangan dengan UUD NRI 1945. Olehnya itu, Hamrin sangat menyayangkan putusan yang ada. "Ini merupakan persoalan ketatanegaraan bangsa Indonesia dimana MK diduga tunduk kepada kekuasaan. Seharusnya hukum yang mestinya dijadikan panglima untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan para penguasa. Ini malah menjadi sebaliknya hukum dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan," semprotnya. Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi itu kembali menegaskan bahwa MK melakukan pengujian UU terhadap dua persoalan baik secara formil maupun materiil. "Dalam arti materiil ialah pengujian atas materi muatan undang-undang, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan sedangkan dalam konteks pengujian formil, menitikberatkan wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif telah sesuai dengan naskah akademik yang berlandaskan faktor filosofis, yuridis dan sosiologis," tegas Hamrin. Pria kelahiran Desa Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara itu mengaku prihatin atas putusan MK. Sebab, hal itu merupakan preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan menjadi contoh ancaman yang berdimensi legislasi hukum tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan. Hakim harus tetap independen dan berdiri tegak demi menjaga konstitusi bukan sebagai alat untuk memuluskan syahwat kekuasaan demi kepentingan kelompok dan golongan tertentu," tekan Hamrin. Pada akhir keterangan tertulisnya, Hamrin menyampaikan pendapat filsuf, bahwa sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang ada jika dijalankan oleh orang-orang tidak bermoral maka hukum itu menjadi tidak baik. Sebaliknya seburuk apapun peraturan perundang-undangan jika dijalankan oleh orang-orang bermoral maka hukum itu akan diarahkan menjadi baik. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/76gdb6cq9hk?si=WJRpb_gGmGNK7h1O

No Result