PENASULTRA.ID, MAKASSAR - Pada 14 Februari 2024 bangsa Indonesia akan kembali melaksanakan pesta demokrasi yakni pemilihan umum (Pemilu). Tentunya momen ini menjadi perhatian utama bagi Pertamina untuk menjaga kehandalan sarfas dan ketersediaan stok BBM dan LPG bagi masyarakat agar dapat tenang dalam menjalani momen pemilu. Olehnya, PT Pertamina Patra Niaga membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pemantauan Kelancaran BBM dan LPG masa Pemilu 2024 yang sudah aktif sejak 5 Februari hingga 18 Februari 2024 nanti. Hal ini dilakukan guna memantau jaminan ketersediaan stok BBM dan LPG yang didistribusikan ke masyarakat. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan upaya ekstra dalam mempersiapkan dan mengantisipasi kenaikan Tingkat mobilisasi Masyarakat jelang pemilu. Ketahanan stok LPG di Sulawesi hingga saat ini mencapai 8.315 metrik ton (MT), sementara rata-rata konsumsi harian masyarakat Sulawesi saat ini sebesar 1.758 MT per hari. "Hal ini menunjukkan kondisi aman. Begitu pula dengan stok BBM saat ini misalnya Pertalite, berdasarkan data satgas stok BBM Pertalite sebanyak 89.581 KL dimana konsumsi rerata harian sebesar 7.377 KL”, kata Fahrougi, Rabu 7 Februari 2024. Ia mengimbau masyarakat terkait aturan pembelian LPG 3 kg yang sejak per 1 Januari 2024 sudah diwajibkan menggunakan KTP tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024. “Aturan penggunaan KTP ini bertujuan agar LPG bisa tepat sasaran digunakan oleh Masyarakat yang berhak, dimana program ini disebut subsidi tepat LPG yang sosialisasinya sudah dilaksanakan sejak Mei 2023," ujar Fahrougi. Menurutnya, saat ini sebanyak 30.664 pangkalan sudah bertransaksi pembelian LPG 3kg menggunakan KTP melalui website merchant Apps My Pertamina dari target 31.435 pangkalan atau sebesar 97,55 persen. Hal ini menunjukkan antusiasme Masyarakat terhadap program subsidi tepat LPG 3kg sangat tinggi. Dalam menjaga kelancaran distribusi BBM dan LPG dimomen Pemilu ini PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi bekerjasama dengan berbagai pihak seperti aparat kepolisian, dinas perhubungan, BPH migas, serta pemerintah daerah. “Jika Masyarakat menemukan potensi penyalahgunaan KTP terkait pembelian LPG 3kg di pangkalan-pangkalan, masyarakat jangan segan untuk melaporkan ke Call Center 135. Pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi mulai dari teguran, sanksi administrasi berupa pencabutan alokasi, hingga pemutusan hubungan usaha," Fahrougi memungkas. Informasi dan pertanyaan lebih lanjut mengenai program Pertamina, masyarakat dapat mengecek sosial media resmi perusahaan di @ptpertaminapatraniaga atau @pertaminasulawesi, @mypertamina, serta dapat menghubungi layanan pelanggan 24 jam Pertamima Call Center 135. Penulis: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/bMKUIf8AzTk?si=m3dnLQ4y_g7a6bSl
Discussion about this post