Menanggapi masalah ini, Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Morowali, Ikhsan Arisandhy kembali bersuara. Menurut dia, apa yang tengah dipertontonkan oleh PT KDI ini menunjukkan sikap yang terlalu menganggap remeh pemerintah daerah.
“Mungkin mereka ini menganggap bahwa dengan kekuatan finansial dan backingan yang mereka miliki, bisa melakukan apa saja. Pemda sudah cukup memberi ruang untuk siapa saja yang beritikad baik. Silahkan jalani prosedur yang ada. Jangan seolah-olah urusan legalitas ini dinomor sekiankan, yang penting jalan dulu,” semprot Ikhsan, Kamis 2 Juni 2022.
Mestinya, kata mantan aktivis LMND Kota Kendari itu, PT KDI harusnya memetik hikmah dari masalah besar yang melilit persoalan jetty yang diklaim oleh PT Tiran Indonesia di Desa Matarape. Bukan malah mengikuti jejaknya.
“Saya jadi berpikir, jangan sampai mereka mengira urusan PT Tiran sudah selesai dengan langkah yang mereka lakukan saat ini. Terus PT KDI juga mau melakukan hal yang sama? Jangan berulah, kami tidak akan tinggal diam. Dan masalah itu belum selesai,” tegas Ikhsan.
Dengan adanya kenekatan yang diperlihatkan baik PT Tiran maupun PT KDI ini, Ikhsan mensinyalir ada oknum-oknum tertentu yang sengaja menggaransikan diri menjaminkan investasi dari kedua perusahaan meskipun harus menabrak aturan yang berlaku. Buktinya, aktivitas operasional di jetty milik PT Tiran Indonesia di Desa Matarape masih terus berjalan.
“Saya menduga ada oknum-oknum yang berani menjamin kedua perusahaan ini. Entah itu dari kalangan birokrasi pemerintahan pusat atau daerah, atau individu-individu yang merasa memiliki koneksi dengan pejabat-pejabat yang berwenang. Karena saya tidak percaya kalau para pengusaha ini berani berbuat demikian tanpa backingan atau jaminan semacam itu,” bebernya.
Discussion about this post