Jalan Panjang Penyelesaian Sengketa Lahan SDN 2 Wajo

PENASULTRAID, BAUBAU - Perjuangan panjang ahli waris dalam memperjuangkan hak akhirnya menemukan jalannya sendiri. Perjuangan itu dimulai ketika kuasa hukum ahli waris lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Wajo resmi melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Baubau pada 20 Januari 2021 lalu. Dalam materi gugatannya yang terdaftar dengan Nomor 2/PDT.G/2021/PN.BAU, para ahli waris tak tanggung-tanggung membidik tiga pihak sekaligus. Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau masing-masing menjadi tergugat I, II dan III. Sengketa lahan SDN 2 Wajo ini sebenarnya telah lama bergulir sejak 1976 saat awal pembangunannya. Pusat pendidikan dasar yang awalnya bernama sekolah Inpres itu bernaung di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Buton. Pada rentang 1979 hingga 1990, ahli waris keturunan almarhum H. Abdul Aziz dan almarhumah Wa Ito telah beberapa kali melakukan protes. Bahkan, upaya pembangunan fondasi rumah tinggal bagi guru SDN 2 Wajo pada 1985 sempat digagalkan oleh almarhum M. Safi (salah seorang cucu almarhum H. Abdul Aziz). Upaya negosiasi dengan pihak pemerintah untuk proses ganti rugi lahan buntu pada 2001 menyusul peningkatan status Kota Baubau dari Kota Administratif menjadi Kota Madya. Administrasi pemerintahan pun akhirnya dipisahkan dengan Pemkab Buton. Setahun kemudian, tepatnya pada 2002, sejumlah aset Pemkab Buton diserahkan ke Pemkot Baubau. Termasuk, lahan dan bangunan SDN 2 Wajo yang hingga kini belum memiliki sertifikat. Menurut Kuasa Hukum Ahli Waris Lahan SDN 2 Wajo, Muhammad Toufan Achmad, langkah hukum yang diambil kliennya lantaran penyelesaian sengketa lahan SDN 2 Wajo seluas 1.357 M2 yang dipersoalkan dengan cara ganti rugi secara musyawarah mufakat yang dituangkan dalam berita acara pada 11 September 2017 silam tak kunjung terealisasi. Padahal, kata Toufan, perwakilan Pemkot Baubau yang turut hadir dalam pertemuan bersama para ahli waris kala itu berjanji akan membentuk tim sembilan sebagai tim pembebasan lahan sekolah yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 7 tersebut. “Tidak ada lagi kabar pasca pertemuan itu. Tiba-tiba, tanpa seizin para ahli waris keturunan almarhumah Wa Ito (istri alm H. Abdul Aziz), tergugat I yang diwakili kepala SDN 2 Wajo hendak membuatkan sertifikat hak pakai atas tanah obyek sengketa aquo,” kata Toufan saat itu. Sengketa kepemilikan lahan pun akhirnya bergulir di pengadilan. Serangkaian persidangan digelar dengan menghadirkan saksi dan bukti yang dimiliki masing-masing pihak. Puncaknya, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tenggara (Sultra) memutus perkara dengan amar putusan menguatkan putusan pengadilan pada tingkat pertama. Bahwa, kepemilikan sah atas lahan sengketa aquo adalah hak dari ahli waris. Bukan milik Pemkot Baubau. Walhasil, putusan PT Sultra bernomor: 87/PDT/2021/PT.KDI tanggal 15 September 2021 pun kini sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Saat ini, ahli waris tengah menanti itikad baik dari Pemkot Baubau yang sebelumnya telah berjanji di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau bakal menyelesaikan sengketa lahan SDN 2 Wajo dengan cara ganti rugi. Teranyar, kuasa hukum ahli waris bersama pihak Pemkot Baubau yang diwakili Kabid Pertanahan, Kasubag Hukum dan Kepala Seksi Bidang Aset, melakukan peninjauan lapangan lahan SDN 2 Wajo yang menjadi objek sengketa aquo. "Pada pokoknya disepakati sejak hari ini, SDN 2 Wajo sudah sah menjadi milik ahli waris yang selanjutnya akan dinilai oleh Pemkot dalam proses ganti rugi lahan," tegas Toufan, Selasa 19 November 2014. Dalam proses penilaian ini, Pemkot Baubau melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang akan bekerja efektif pada akhir November 2024. Jika hasil hitungan akhir KJPP melebihi atau berkurang dari harga asumsi, kata Toufan, maka secara hukum Pemkot Baubau akan menyesuaikannya sesuai harga yang ditetapkan oleh KJPP. "Pihak KJPP akan hadir di lokasi SDN 2 Wajo pada hari Kamis dan Jumat minggu ini untuk melakukan peninjauan lapangan dan penilaian tanah. Kami tim kuasa hukum akan mendampingi tim KJPP bersama pihak Pemkot Baubau," pungkas Toufan. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/fDDkzjn348g?si=H8HY8Hr7ho9kaVqi

Jalan Panjang Penyelesaian Sengketa Lahan SDN 2 Wajo

Baca Juga

Hadapi AYG 2025-YOG 2026, PABSI Panggil Empat Atlet Remaja ke Pelatnas

Hugua Sebut Sultra Merupakan Miniatur Indonesia

RelatedPosts

Discussion about this post

PenaEkobis

Recommended Articles

Populer Minggu Ini

Advetorial

Link Corner