“Seperti ada perlakuan yang berbeda dalam mengeluarkan kebijakan. Ada yang langsung diberikan surat pemberhentian, ada yang pemberhentiannya malah diusulkan ke Kementerian. Padahal sama-sama tidak memiliki izin,” tegas mantan aktivis PRD Sultra itu.
Untuk itu, Ikhsan berharap Pemda Morowali dapat lebih tegas dan konsisten pada kebijakannya terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini.
“Kalau mau tegas, tegasi semua, siapapun itu. Jangan tebang pilih. Karena itu justru akan membuat wibawa pemerintah daerah jatuh dihadapan para pemilik perusahaan. Kami siap mendukung Pemda dalam rangka menertibkan investasi yang masuk di daerah ini,” pungkas Ikhsan.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post