Menyambut komitmen tersebut, Ketua Umum PWI, Akhmad Munir menyampaikan apresiasi dan mengharapkan konsistensi pelaksanaan kebijakan.
“Kami berterima kasih atas dukungan penuh dari Bapak Kapolri. Kami menyoroti pentingnya keseragaman implementasi nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri di lapangan, terutama dalam penyelesaian sengketa pemberitaan,” kata Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara itu.
Munir berharap HPN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat persatuan pers nasional.
Audiensi strategis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri, antara lain Kabareskrim Polri Komjen Pol. Syahardiantono, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Komjen Pol Muh. Fadil Imran, Asisten SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar, Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho, serta Wakil Irwasum Polri, Irjen Pol Merdisyam.
Dari PWI Pusat, hadir mendampingi Ketua Umum, yaitu Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang, Sekretaris Dewan Penasihat, Sasongko Tedjo, dan jajaran pengurus lainnya.
Meliputi Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto, Wakil Bendahara Umum Sumber Rajasa Ginting, Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan Dr. Ariawan, Ketua Bidang Multimedia dan IT Hilman Hidayat, Ketua Bidang Hukum Anrico Pasaribu, Direktur Satgas Anti Kekerasan, Edison Siahaan.
Kemudian, Wakil Ketua I Departemen Hukum dan HAM Aiman Witjaksono, Wakil Ketua III Departemen Hukum dan HAM Dr. Eddy Iriawan, Ketua Departemen Hankam TNI- Polri Johnny Hardjojo, Wakil Ketua Departemen Hankam Bidang Polri Musrifah, Kepala Sekretariat PWI Wachyono serta Humas PWI, Akhmad Dani.
Pertemuan sinergi antara Polri dan PWI ini menghasilkan kesepakatan untuk terus melanjutkan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan jurnalistik, Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta Awarding lomba karya jurnalistik.
Khusus untuk Hari Pers Nasional 2026, jajaran Polri menyatakan siap support full kegiatan, termasuk bakti sosial dan kegiatan-kegiatan puncak HPN di Serang, Banten, sebagai wujud komitmen bersama menjaga kemerdekaan pers, supremasi hukum, dan demokrasi di Indonesia.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post