Kemudian, dukungan terhadap perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.
“Termasuk perlindungan terhadap khasanah tradisi masyarakat dalam bentuk ekspresi budaya, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis,” beber Haliana.
Lalu, layanan dan percepatan pendaftaran perseroan perorangan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar pelaku usaha memiliki badan usaha berbadan hukum.
“Terakhir mendorong dan menyambut baik inisiatif pembentukan rumah tahanan atau rutan negara,” kata Haliana.
Sementara itu, Ketua DPRD Wakatobi, Hamiruddin berharap Kemenkumham memberikan dukungan untuk mewujudkan pembentukan rumah tahanan negara di Wakatobi.
Sebab, pembentukan rumah tahanan negara akan membantu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam proses penegakan hukum pidana. Termasuk akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Wakatobi.
“Untuk itu, Pak Bupati mungkin sudah bisa menginisiasi rencana ini termasuk penyediaan lahan. Secara pribadi saya akan mendorong DPRD untuk secara kelembagaan memberikan dukungan politik bagi terbentuknya rumah tahanan negara di Wakatobi,” Hamiruddin memungkas.
Penulis: Deni La Ode Bono
Editor: Yeni Marinda
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post