Kanwil Kemenkumham Sultra Teken MoU dengan DPRD dan Pemkab Wakatobi

PENASULTRA.ID, WAKATOBI - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Kali ini, Kemenkumham Sultra menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi disalah satu villa di Wakatobi, Rabu 9 Maret 2022. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum dan HAM di Wakatobi yang merupakan salah satu daerah destinasi pariwisata nasional di Sultra. Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sililaba mengatakan, potensi pariwisata Wakatobi kedepan akan mengalami kemajuan besar dengan masuknya sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 2015 lalu. Menurutnya, kemajuan pariwisata Wakatobi kedepan harus ditopang dengan berbagai kesiapan, terutama kemudahan bagi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang berkunjung ke Wakatobi. "Terkait dengan kemudahan untuk wisatawan asing maupun dalam negeri, Kemenkumham pada 2013 hadirkan layanan keimigrasian dengan terbentuknya Kantor Imigrasi Wakatobi", kata Silvester Sililaba. Ia memproyeksikan Wakatobi akan bergerak lebih maju kedepan dengan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dimana hal itu akan berefek pada keterbukaan lapangan kerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, baik yang terkait langsung dengan sektor pariwisata maupun yang tidak terkait langsung. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CalJF9Vj87E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

"Sehingga dengan kerja sama layanan hukum dan pembentukan Perda serta harmonisasi Raperda dapat memberi manfaat lebih kepada masyarakat," ujar Silvester. Ditempat yang sama, Bupati Wakatobi Haliana mengatakan, ada beberapa poin dalam kerja sama ini. Diantaranya mendorong pembentukan Perda agar memenuhi kaidah sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dukungan terhadap perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. "Termasuk perlindungan terhadap khasanah tradisi masyarakat dalam bentuk ekspresi budaya, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis," beber Haliana. Lalu, layanan dan percepatan pendaftaran perseroan perorangan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar pelaku usaha memiliki badan usaha berbadan hukum. "Terakhir mendorong dan menyambut baik inisiatif pembentukan rumah tahanan atau rutan negara," kata Haliana. Sementara itu, Ketua DPRD Wakatobi, Hamiruddin berharap Kemenkumham memberikan dukungan untuk mewujudkan pembentukan rumah tahanan negara di Wakatobi. Sebab, pembentukan rumah tahanan negara akan membantu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam proses penegakan hukum pidana. Termasuk akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Wakatobi. "Untuk itu, Pak Bupati mungkin sudah bisa menginisiasi rencana ini termasuk penyediaan lahan. Secara pribadi saya akan mendorong DPRD untuk secara kelembagaan memberikan dukungan politik bagi terbentuknya rumah tahanan negara di Wakatobi," Hamiruddin memungkas. Penulis: Deni La Ode Bono Editor: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=oPZj98jH0KQ

No Result