Kawal Putusan MK Soal UU Pilkada, Badko HMI Jabodetabeka Banten Ikut Demo di KPU

PENASULTRA.ID, JAKARTA - Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka Banten turut serta mengikuti aksi demo bersama PB HMI di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demo tersebut untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada. Ketua Umum Badko HMI Jabodetabeka Banten, Fachri Muhammad mengatakan, pihaknya turut serta dalam aksi demo untuk mengawal peraturan KPU (PKPU) sesuai Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. "Hari ini telah sama-sama kita lihat bahwa aksi ini berangkat dari hati nurani, bukan hanya elemen mahasiswa tapi juga STM, buruh dan masyarakat Indonesia sudah muak dengan aturan yang hanya menguntungkan kelompok penguasa, pokoknya kita harus kawal tuntas sampai menang," kata Fachri. Menurutnya, dirinya sempat diterima masuk bersama dengan pengurus HMI yang lain sebagai perwakilan untuk membuat kesepakatan yang ditandatangani agar tidak menyeleweng dengan putusan MK. "Sudah kita buat kesepakatan dengan KPU RI agar tidak nyeleneh. Harus sesuai dengan putusan MK, kita juga menyampaikan seandainya tidak sesuai dengan kesepakatan, kita akan adakan jihad konstitusi jilid III sampai aturan menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan putusan MK," ujar Fachri. Ia mengajak aksi lanjutan kepada semua organisasi mahasiswa, BEM, seluruh masyarakat jika KPU tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat dengan HMI. "Terima kasih kepada seluruh ketum-ketum HMI cabang dalam wilayah Jabodetabeka Banten telah mengawal putusan MK ini," Fachri memungkas. Untuk diketahui, demo di depan gedung KPU RI ini sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada. Dimana MK mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa 20 Agustus 2024. MK memutuskan threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik (parpol) disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada. Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya. Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada. Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat parpol yang tak punya kursi DPRD. Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat. Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Namun, sesuai kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dipastikan RUU Pilkada akan dibatalkan. Penulis: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/CWwpICQRm5M?si=ak-gxkTLEYHT9N8c

No Result