Kebijakan Stimulus Covid-19 untuk Lembaga Keuangan Non Bank Diperpanjang

PENASULTRA.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang stimulus Covid-19 untuk industri keuangan non bank (IKNB) hingga 17 April 2023.

Hal itu ditandai dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 30/POJK.05/2021 tentang perubahan kedua atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19 bagi lembaga jasa keuangan non bank.

Perpanjangan kebijakan stimulus ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih terus berlangsung dan memberikan dampak negatif bagi debitur yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan nonbank (LJKNB).

Kepala OJK Sultra, Arjaya Dwi Raya mengatakan, kebijakan ini sebagai upaya untuk menjaga momentum perbaikan dan stabilitas kinerja LJKNB.

“Termasuk untuk menghindari potensi gejolak pada saat berakhirnya masa berlaku kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19 bagi LJKNB,” kata Arjaya melalui rilis persnya, Sabtu 8 Januari 2022.

Menurutnya, peraturan baru ini juga berisi perpanjangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan.

“Hingga 27 Desember 2021, total restrukturisasi pembiayaan sudah mencapai Rp218,95 triliun dengan jumlah kontrak yang disetujui permohonannya sebanyak 5,22 juta kontrak restrukturisasi,” ujar Arjaya.

Ia mengatakan, dalam POJK 30/2021 ini, terdapat penyempurnaan dan penyesuaian substansi pengaturan dari yang sebelumnya diatur dalam POJK 14/POJK/05/2020 dan POJK 58/POJK.05/2020, antara lain mencakup:

Prodi Pendidikan Sejarah UHO Adakan Pameran Makanan Khas Tradisional https://t.co/4t4j9egLd0

— Penasultra.id (@penasultra_id) January 8, 2022

1. Batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada OJK dan/atau diumumkan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama:

* Lima hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara bulanan, triwulanan, dan semesteran

* Sepuluh hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara empat bulanan

* Satu bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara tahunan

2. Mekanisme Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan:

* Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB dengan tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK atau media video conference.

* OJK dapat meminta calon pihak utama LJKNB untuk melakukan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK dalam kondisi tertentu.

3. Kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan: