Kebijakan tidak Solutif, PB PII Beri Rapor Merah Menteri Nadiem Makarim

PENASULTRA.ID, KENDARI - Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menggelar konsolidasi nasional evaluasi dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara virtual, Rabu 20 Oktober 2021. Konsolidasi nasional tersebut menghadirkan berbagai kalangan. Hadir tiga pimpinan OKP, Rafani Tuahuns Ketua Umum PB PII, Jefri Gultom Ketua Umum PP GMKI, dan Affandi Ismail Ketua Umum PB HMI. Hadir juga Darmaningtyas selaku tokoh senior pengamat pendidikan, Satriawan Salim Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Indra Charismiadji selaku praktisi pendidikan dan Nasrullah Larada selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PP KB PII). Ketua Umum PB PII Rafani Tuahuns, menegaskan prinsip keadilan untuk semua telah menjadi landasan fundamental negara seperti yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sangat tegas Pancasila sebagai asas fundamental dan norma fundamental negara. Bahwa keadilan untuk semua, tidak boleh ada kebijakan pemerintah yang diskriminatif," ungkap Rafani. Evaluasi dua tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, menurut dia, sangat memprihatinkan khususnya realitas bidang pendidikan. Ia melihat ada ketimpangan pendidikan desa dan kota, akses pendidikan di daerah-daerah yang jauh tertinggal dengan kota-kota besar. "Kebijakan menteri Nadiem Makarim tidak solutif, ketimpangan sudah terjadi, badai pandemi menyerang negeri. Harusnya kebijakan Mas Menteri Nadiem Makarim pro rakyat kecil. Justru kebijakannya memperlebar jurang ketimpangan, setahun terakhir kebijakan PJJ yang tidak ditunjang infrastruktur digital serta tidak adanya grand desain pendidikan di tengah pandemi. Menjadikan pelajar di daerah-daerah tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama, ini diskriminatif," kata putra asal Sulawesi Tengah itu. Kebijakan harus berkeadilan. Jika kebijakan itu diskriminatif maka, tambah Rafani, pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan Pancasila. "Amanat konstitusi tegas, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, demikian termaktub dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pendidikan yang merata adalah hak seluruh anak bangsa, dan kewajiban negara memenuhinya," ucapnya. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVPZ1FTpN43/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

"Hasil survei Unicef misalnya, ada 938 anak usia 7 hingga 18 tahun putus sekolah, dan 74 persen disebabkan tidak memiliki biaya, ini hasil survei Unicef terkait angka putus sekolah di Indonesia saat pandemi Covid-19. Ini masalah besar, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanat konstitusi tidak benar-benar diperhatikan oleh negara, angka putus sekolah ini memberi bukti bahwa kebijakan pendidikan salah arah," sambung dia. Masih banyak lagi, masih kata dia, kebijakan kontroversi Mas Menteri yang sejak dilantik Presiden membuat kegaduhan di publik. Terakhir yang gaduh soal pembubaran Badan Nasional Standarisasi Pendidikan. Padahal amanat UU Sisdiknas secara tegas bahwa Badan Standarisasi harus mandiri, pembubaran BNSP dan diganti dengan lembaga lain langsung berada dibawah Mendikbud itu jelas bertentangan dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakannya kontroversi, kebijakannya tidak berkeadilan, realitas pendidikan sudah berada diambang darurat, hampir dua tahun terjadi loss learning. Dikhawatirkan terjadi loss generation. Ketimpangan pendidikan semakin menganga, namun kebijakannya masih salah jauh dari solusi. "Kami secara tegas memberikan rapor merah untuk Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim. Kami meminta di dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, Presiden harus memilih menteri yang mengurusi pendidikan dengan orang tepat," tutur alumni Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad) itu. Ketua P2G Satriawan Salim, menyoroti kebijakan menteri Nadiem yang belum pro terhadap guru honorer. Bagaimana mungkin pendidikan kita bisa maju, masih banyak guru kontrak yang gajinya dibawah Rp 1 juta perbulan, bahkan dalam keterangannya masih ada guru honor gajinya Rp 400-500 perbulan. "Ini tidak sebanding. Dengan kekurangan 1.3 juta guru, kebijakan pro terhadap guru honor ini harus prioritas. Guru-guru ini sudah berpengalaman mengajar, harusnya gajinya bisa sesuai. Makanya, pemerintah harus menghadirkan upah layak minimum guru honorer untuk memastikan keadilan semua guru," jelasnya. Penulis: Basisa Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/QfwZvoq7Mu0

No Result