Kecewa, PWI Minta Jangan Dikait-kaitkan dengan Kasus Pidana Upa Labuhari

PENASULTRA.ID, JAKARTA - Dalam minggu awal September tahun ini, keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sangat terpukul atas berita penangkapan Upa Labuhari (UL), seorang advokat DKI Jakarta oleh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. UL digelandang dari Jakarta ke kota Bengkulu. UL, selain berprofesi advokat, juga wartawan, anggota PWI DKI Jaya. Dalam data keanggotaan di Sekretariat PWI Pusat, UL memegang kartu tanda anggota biasa (KTA-B) nomor 09.00.1497.78 dengan status seumur hidup. Diketahui, peraturan organisasi atau Peraturan Rumah Tangga (PRT) Bab III PWI Pasal 9 ayat (4), bagi wartawan yang telah berusia di atas 60 tahun diberi KTA-B Seumur Hidup. Penangkapan UL sama sekali tidak terkait dengan profesinya sebagai wartawan anggota PWI. Dalam kasus ini, UL menjalankan profesinya sebagai advokat terkait kasus korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Kabupaten Kaur. “UL ditahan pada Senin, 4 September 2023 oleh Kejati Bengkulu karena diduga telah menghalang-halangi penyidikan,” kata Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Bengkulu. Penangkapan UL tersebut dipimpin langsung Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Victor Antonius. Pada saat hendak dibawa ke Bengkulu, UL terlihat menutupi kepalanya dengan menggunakan jaket diduga berlogo PWI. Ketika itu juga UL diduga sempat melontarkan perkataan bahwa dirinya adalah seorang wartawan, pemegang Press Card Number One (PCNO)– Kartu Pers Nomor Satu PWI. Atas peristiwa penangkapan UL tersebut, Ketua Umum (Ketum) PWI Pusat, Atal S Depari merasa prihatin, kecewa, sekaligus mengecam kasus ini terjadi. “Sebagai anggota kami di PWI, tentu saya sangat prihatin, kecewa dan mengecam hal ini terjadi. Namun demikian, saya juga tetap menghormati proses hukum di Indonesia,” tegas Atal dalam keterangannya, Minggu 10 September 2023. Selain ungkapan kekecewaan Atal S Depari itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Mirza Zulhadi pun ikut angkat bicara. Kata Mirza, untuk sementara pihaknya belum dapat menjatuhkan sanksi apapun terhadap UL selaku anggota PWI. Sikap PWI Pusat menunggu proses hukum hingga berkekuatan tetap (inkracht). “Putusan rapat pleno Pengurus Pusat PWI pada Sabtu, 9 September 2023 agar kasus ini tidak dikait-kaitkan dengan organisasi PWI, maka untuk sementara menon-aktifkan UL sebagai wartawan anggota PWI,” jelas Mirza. Selama ini, ujar Mirza, PWI selalu mendukung bahkan mendorong anggotanya untuk berkarya atau berprestasi di lembaga-lembaga negara, seperti pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat pusat dan daerah (KPI-KPID), Komisi Informasi (KI), Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Sensor Film (LSF), sepanjang tidak bertentangan dengan status dan fungsinya sebagai wartawan dengan menjunjung tinggi integritas profesinya. "Dukungan PWI tersebut, semata-mata untuk memberi kesempatan kepada anggotanya dalam menjalankan fungsi profesi kewartawanan pada lembaga-lembaga negara yang digelutinya. Sekaligus dapat menegakkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat," tegas Mirza. Menurut Mirza, profesi wartawan dan advokat adalah dua profesi yang satu sama lain harus digeluti secara profesional. Keduanya pun memiliki kode etik profesi. Dalam menjalankan tugas, bagi yang berprofesi wartawan, senantiasa berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan organisasinya. Sedangkan bagi seorang yang berprofesi advokat, biasa dikenal sebagai pengacara atau konsultan hukum, juga memiliki kode etik advokat dan peraturan organisasinya. "Seorang wartawan dan advokat, satu sama lain diharuskan mematuhi prinsip-prinsip integritas, independensi, dan kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya," pungkas Mirza. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/9q2Xi_AAZp4?si=jkNgRmjMM1HL0RQj

No Result