<span style="font-size: 17px;"><strong>PENASULTRA.ID, KENDARI</strong> - Ratusan orang mengadakan aksi demontrasi di </span><span style="font-size: 17px;">Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin 4 September 2023.</span> <span style="font-size: 17px;">Massa aksi itu</span><span style="font-size: 17px;"> tergabung dalam Lembaga Pemantau Penegak Hukum (LPPH), Gerakan Muda Pemerhati Tambang (GMPT), dan Gerakan Persatuan Masyarakat Indonesia (GPMI).</span> <span style="font-size: 17px;">Mereka mendesak Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa pihak Syahbandar Molawe atas dugaan keterlibatan kasus tindak pidana korupsi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara (Konut).</span> <span style="font-size: 17px;">"Kami hari ini tak hanya ke Kejati Sultra tapi juga di Kantor DPRD Sultra untuk mendukung langkah-langkah penegak hukum serta DPRD untuk menindak tegas kepala Syahbandar Molawe," kata </span><span style="font-size: 17px;">Koordinator aksi, </span><span style="font-size: 17px;">Awaludin Silsila </span><span style="font-size: 17px;">melalui rilis persnya.</span> <span style="font-size: 17px;">Menurutnya, ia menduga ada keterlibatan korupsi oleh</span><span style="font-size: 17px;"> Syahbandar Molawe</span><span style="font-size: 17px;"> di BPN PT Antam Konut. Dimana beberapa bulan lalu telah diterbitkan beberapa tersangka, namun sampai saat ini Kepala Syahbandar Molawe belum juga dipanggil ataupun diperiksa.</span> <span style="font-size: 17px;">"Bahkan sampai hari ini, eks Syahbandar yang telah selesai dalam tugasnya itu belum dipanggil dan ditersangkakan terkait pemberian SIB yang itu tidak sesuai dengan mekanisme maupun SOP yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat," ujar Awaludin.</span> <span style="font-size: 17px;">Ia meminta agar pemerintah mencopot kepala Syahbandar Molawe maupun yang sedang bertugas dan yang saat ini baru dilantik.</span> <span style="font-size: 17px;">"Kemudian meminta Kepada Kejati Sultra segera memanggil dan memeriksa Kepala Syahbandar Molawe Konut," Awaludin menambahkan.</span> <span style="font-size: 17px;">Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sultra, Salam Sahadia mengatakan, persoalan ini telah disampaikan kepada DPRD RI Komisi VII, ESDM, dan Perhubungan dua minggu lalu saat rapat terkait PRPP.</span> <span style="font-size: 17px;">"Kami mengapresiasi atas aksi yang dilakukan oleh elemen masyarakat dan sudah melaporkannya ke DPR RI untuk RDP di DPRD Sultra pada Rabu 6 September 2023 mendatang," Salam Sahadia memungkas.</span> <strong><span style="font-size: 17px;">Penulis: Yeni Marinda</span></strong><!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_230904_181753_838.sdocx--> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/ytKn4zakz7Y?si=qClDpLr9rd1hRTCY
Discussion about this post