Keluarga Besar Ahli Waris Ancam Segel Lahan SDN 2 Wajo

PENASULTRA.ID , BAUBAU – Rasa sabar keluarga besar ahli waris lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Wajo sepertinya sudah habis. Somasi yang dilayangkan ke pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Baubau yang juga ditembuskan ke DPRD setempat beberapa waktu lalu tak mendapat tanggapan serius. Walhasil, ahli waris melalui kuasa hukumnya, Abdul Razak Said Ali mengancam bakal melakukan penyegelan terhadap sekolah yang terletak di bilangan Jalan HOS Cokroaminoto No. 7, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut. Razak mengaku, usai lahirnya kesepakatan antara kliennya bersama Pemkot Baubau yang diwakili Masri selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) pada 11 September 2017 lalu, kliennya tak pernah lagi mendapat informasi kelanjutan atas persoalan tersebut. “Yang ada justru informasi bahwa Pemkot Baubau saat ini berupaya melegalkan lahan SDN 2 Wajo sebagai aset daerah,” kata Razak, Rabu 14 Oktober 2020. Razak berharap, baik Pemkot maupun BPN Baubau serius menyikapi persoalan ini dan tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan ahli waris. “Somasi yang kami layangkan sampai hari ini belum ada jawaban. Untuk itu, kami akan mengambil langkah-langkah yang menurut hemat kami perlu untuk melindungi hak para ahli waris,” tegas Razak. “Langkah itu bisa saja kita akan segel lahan SDN 2 Wajo sampai ada kejelasan dari pihak Pemkot terkait persoalan ini,” tekan Razak lagi menambahkan. Selain melayangkan somasi dan penyegelan sekolah, Razak memastikan, upaya hukum lanjut yang akan ditempuh kliennya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan. BEI Sultra Adakan Sekolah Pasar Modal Lewat Dilan Class OJK https://t.co/5lJW0cxYF7

— Penasultra.id (@penasultra_id) August 1, 2021 Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Baubau, Abdul Karim yang dihubungi Penasultra.id mengaku belum menerima informasi terkait somasi kuasa hukum ahli waris lahan SDN 2 Wajo. Namun begitu, Karim membenarkan jika sebelumnya ada pertemuan antara pihak Pemkot Baubau yang diwakili Kadis Dikbud Baubau dan para ahli waris. Hal itu terjadi diawali pada 2017 silam ketika perwakilan SDN 2 Wajo mendatangi kantor kelurahan setempat hendak meminta rekomendasi pembuatan sertifikat. Mengetahui hal itu, para ahli waris pun akhirnya bereaksi. “Memang ada pertemuan (2017) sebelum saya menjabat. Jadi, kalau ada komplain dari pihak masyarakat itu adalah hak mereka. Kalau tidak ada titik temu maka yang akan jadi jurinya adalah Pengadilan,” tutur Karim. Mengenai berita acara rekomendasi dari hasil pertemuan kedua belah pihak kala itu yang juga sudah diteruskan ke Asisten Setda bahkan Wali Kota Baubau, Karim menyebut hal itu sudah bukan kewenangannya lagi. “Kalau komunikasinya sudah seperti itu, maka kewenangannya sudah menjadi kewenangan bagian aset,” pungkasnya. Penulis: Irwan Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/BDlNmtyQGDE

No Result