“Untuk menuju Kabupaten/Kota Sehat juga diperlukan prasyarat utama yaitu menuntaskan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), karena masalah BABS merupakan cerminan harkat, martabat, dan harga diri bangsa yang patut kita upayakan untuk diselesaikan yang harus dimulai dari tingkat masyarakat,” kata Chaerul dalam keterangannya, Jumat 8 November 2024.
UNICEF Indonesia dan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Bangda Kemendagri memprakarsai pelaksanaan advokasi percepatan penyelenggaraan KKS di Provinsi Maluku dengan rangkaian panel materi, diskusi, pemaparan praktik baik, coaching, penyusunan rencana tindak lanjut dan test (pre and post).
“Significant work remains in environmental health across Maluku. Only 35% of villages have achieved open defecation-free status, just 2.9% of households have access to safe sanitation, and 67.2% live in adequate housing (SKI, 2023). Today’s event is essential in strengthening cross-sector collaboration within government and non-governmental bodies to build commitment for a healthy, resilient society through the 9 pillars of Healthy City,” kata Chief of Health, UNICEF Indonesia Mrunal Shetye.
Partisipan berasal dari 11 pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Maluku, mengikuti rangkaian advokasi dengan sasaran Organisasi Perangkat Daerah Biro/Bagian Kesra, Bappeda, dan Dinas Kesehatan dengan keluaran yang diharapkan pada pemerintah daerah yaitu terbentuknya kerangka awal kelembagaan dan Forum KKS dan terbentuknya komitmen bersama serta terbentuknya rencana tindak lanjut penyelenggaraan KKS di Provinsi Maluku.
Discussion about this post