PENASULTRAID, AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, memperoleh dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, UNICEF, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan melalui advokasi percepatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS).
Berdasarkan rekapitulasi data Sekretariat Pusat KKS saat ini, dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, baru Kota Ambon dan Kota Tual saja yang telah menyelenggarakan KKS.
Tujuan advokasi yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, komitmen, dan kapasitas pemerintah daerah dalam pembentukan kelembagaan dan forum KKS serta menggali kondisi awal meliputi peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan KKS di Provinsi Maluku.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri TB Chaerul Dwi Sapta menjelaskan bahwa KKS merupakan program yang mencakup multidimensi sektoral dan memiliki pendekatan yang luas dalam aspek pembangunan daerah. Salah satu aspek utamanya adalah mendorong masyarakat agar aktif dan peduli terhadap lingkungannya.
“Untuk menuju Kabupaten/Kota Sehat juga diperlukan prasyarat utama yaitu menuntaskan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), karena masalah BABS merupakan cerminan harkat, martabat, dan harga diri bangsa yang patut kita upayakan untuk diselesaikan yang harus dimulai dari tingkat masyarakat,” kata Chaerul dalam keterangannya, Jumat 8 November 2024.
UNICEF Indonesia dan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Bangda Kemendagri memprakarsai pelaksanaan advokasi percepatan penyelenggaraan KKS di Provinsi Maluku dengan rangkaian panel materi, diskusi, pemaparan praktik baik, coaching, penyusunan rencana tindak lanjut dan test (pre and post).
“Significant work remains in environmental health across Maluku. Only 35% of villages have achieved open defecation-free status, just 2.9% of households have access to safe sanitation, and 67.2% live in adequate housing (SKI, 2023). Today’s event is essential in strengthening cross-sector collaboration within government and non-governmental bodies to build commitment for a healthy, resilient society through the 9 pillars of Healthy City,” kata Chief of Health, UNICEF Indonesia Mrunal Shetye.
Discussion about this post