“Dan pemerintah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata,” kata Annie.
Selanjutnya, Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Edwin Fauzi Irmandini, menyampaikan, lembaga publik wajib menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR!.
SP4N-LAPOR!. merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik.
“Kemenparekraf sendiri memiliki status laporan sudah selesai sebanyak 100 persen dengan jumlah laporan rata-rata sebanyak 39 dan tindak lanjut sebesar 100 persen. Dengan 3 topik terbanyak mengenai destinasi pariwisata, bantuan/insentif pemerintah/Kemenparekraf, dan teknologi informasi-komunikasi,” kata Edwin.
Sedangkan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Hasyim Gautama, menyampaikan bahwa komunikasi publik sebagai bagian dari fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah bertujuan untuk membentuk citra dan reputasi yang baik sehingga publik terlayani dengan baik serta senantiasa siap mendukung program pemerintah.
“Oleh karena itu perlu ada monitoring dan evaluasi terkait komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah, apakah berdampak banyak bagi publik atau justru belum terasa dampaknya sehingga perlu terus ditingkatkan,” kata Hasyim.
Kegiatan ini dihadiri 50 orang dari tim PPID tahun 2024 yaitu dari satuan kerja, poltekpar, dan BO di bawah koordinasi Kemenparekraf/Baparekraf.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post