Kenaikan Tarif Dasar Listrik, Kado Pahit Tahun Baru

Oleh : Teti Ummu Alif Menjadi warga negara memang harus mempunyai mental baja dan stok kesabaran yang luar biasa. Bagaimana tidak, tahun 2021 belum berlalu namun, pemerintah sudah kembali berencana akan menaikan tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan non subsidi pada 2022 mendatang dengan skema adjustment atau penyesuaian tarif. Rencana ini muncul seiring wacana pemangkasan subsidi listrik untuk PLN sekitar 8,13 persen. Dengan pemangkasan subsidi ini, maka pemerintah akan membayar PLN untuk menutup selisih tarif dari Rp61,53 triliun menjadi Rp56,5 triliun pada 2022. Dampaknya, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang ditanggung PLN menjadi lebih besar (Bisnis.com 5 Desember 2021). Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi menilai rencana kenaikan TDL di 2022 sebagai konsekuensi logis. Terutama kenaikan komoditas seperti batu bara yang menjadi energi utama pembangkit listrik PLN. Meski demikian, Fithra memandang wacana kenaikan TDL menjelang tahun politik 2022 merupakan sesuatu yang tidak biasa. Pasalnya rencana kenaikan TDL merupakan kebijakan yang tidak populis. Apalagi, ketika kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Jelas Fithra pada webinar, Sabtu 4 Desember 2021. Meski kenaikan ini bukan pertama kalinya terjadi. Namun, tetap saja melukai hati rakyat. Sebab, bisa dipastikan jika tarif listrik naik maka sejumlah kebutuhan pokok lainnya pun ikut naik. Biasa dikenal dengan efek domino. Olehnya, pemerintah perlu memikirkan agar khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah tidak terdampak langsung oleh kenaikan TDL. Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi dari dampak yang berpotensi terjadi akibat rencana kebijakan tersebut. Penting diketahui bahwa di tubuh PLN sampai saat ini masih terus mengalami permasalahan, baik terkait perawatan alat-alat PLN dan UU listrik yang menjadi penyebab terjadinya liberalisasi energi. Banyak jaringan dan alat-alat PLN yang sudah tua karena tidak adanya biaya investasi sehingga harus dilakukan overhaul yang akhirnya merugikan masyarakat banyak dengan pemadaman listrik. Gegara Beritakan Danrem 143 HO, https://t.co/hj1RIy3oHP Diadukan ke Polisi https://t.co/NbSyHEiBN6

— Penasultra.id (@penasultra_id) December 24, 2021 Teknologi listrik termasuk teknologi tinggi. Banyak alat-alat yang juga masih harus diimpor dan harganya mahal. Sementara APBN terbatas. Maka, akibatnya kenaikan tarif dasar listrik secara periodik menjadi pilihan. Sejak zaman order baru hingga zaman digital saat ini. UU Listrik juga memberikan peluang lebih lebar kepada pihak swasta/asing untuk bersaing dengan PLN dalam penyediaan listrik. Konsekuensinya listrik menjadi barang ekonomi, ditambah lagi pemerintah terus mengurangi subsidi bagi PLN. Ironis memang. Liberalisasi ekonomi, termasuk di sektor energi khususnya kelistrikan merupakan desakan pihak asing, baik negara-negara asing maupun lembaga-lembaga asing seperti Bank Dunia dan IMF. Menurut pengamat ekonomi Dr. Hendri Saparini, 90 persen energi negeri ini sudah dikuasai oleh pihak asing. Sehingga, sumber energi (minyak dan gas) menjadi sangat mahal, dan PLN jelas kena dampaknya. Biaya pemakaian BBM untuk pembangkit PLN mencapai Rp28,4 triliun per tahunnya, hampir seperempat dari seluruh biaya operasional PLN setiap tahunnya. Besarnya beban biaya operasional ini disebabkan kebijakan ekonomi pemerintah yang memaksa PLN membeli sumber energinya dengan harga yang dikehendaki oleh perusahaan-perusahaan asing yang memegang kendali dalam industri minyak, gas, dan batubara. Sungguh, permasalahan energi listrik tak akan pernah selesai selama sistem kapitalisme sekuler masih kokoh berdiri di negara ini. Sebab, sistem inilah yang menyebabkan Liberalisasi energi. Jika rakyat menginginkan listrik murah dan berkualitas maka, negeri ini wajib memiliki aturan paripurna mengadopsi sistem yang berasal dari Allah SWT yang menciptakan manusia dan semesta alam ini. Dalam pandangan Islam, listrik merupakan milik umum, dilihat dari dua aspek: Aspek pertama, listrik yang digunakan sebagai bahan bakar masuk dalam kategori “api” yang merupakan milik umum. Nabi Saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad). Termasuk dalam kategori api tersebut adalah berbagai sarana dan prasarana penyediaan listrik seperti tiang listrik, gardu, mesin pembangkit, dan sebagainya. Aspek kedua, sumber energi yang digunakan untuk pembangkit listrik baik oleh PT PLN maupun swasta sebagian besar berasal dari barang tambang yang depositnya besar, seperti migas dan batu bara yang juga milik umum. Karena, milik umum maka bahan tambang seperti migas dan batu bara haram dikelola secara komersial, baik oleh perusahaan milik negara maupun pihak swasta. Juga haram hukumnya mengomersialkan hasil olahannya seperti listrik. Dengan demikian, pengelolaan listrik tidak boleh diserahkan pada pihak swasta apa pun alasannya. Negara bertanggung jawab sedemikian rupa sehingga setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan listriknya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan harga murah bahkan gratis untuk seluruh rakyat, baik kaya atau miskin, muslim maupun nonmuslim. Wallahu a'lam bisshowwab. (**) Penulis merupakan Pemerhati Masalah Publik Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/_giIl2XcPu0

No Result