Kerja Kolaboratif, Pj Bupati Buton Minta Penanganan Stunting Diviralkan

PENASULTRA.ID, BUTON - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk dalam 12 provinsi prioritas stunting. Satu dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sultra seperti Kabupaten Buton, angka stuntingnya masih tinggi yakni sebanyak 32,6 persen di tahun 2022. Angka ini sudah turun dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 33,0 persen namun menjadi tugas besar untuk penurunan stunting 14 persen di Indonesia pada tahun 2024. Dihari pertamanya berkantor sebagai Penjabat (Pj) Bupati Buton, La Ode Mustari mengatakan, stunting telah menjadi isu nasional. Olehnya itu, Mustari mengajak semua pihak yang terlibat dalam kegiatan percepatan penurunan stunting bersama-sama memboomingkan penanganan stunting di Kabupaten Buton dari level desa, kelurahan, kecamatan hingga dengan kabupaten. Hal itu diungkapkan Mustari pada pertemuan teknis technical assistant bersama 4 dinas yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Buton yaitu Bappeda, DPMD, Dinkes dan PMD serta Tim Kerja Bidang Adpin Perwakilan BKKBN Sultra, di Aula Bappeda Buton, Rabu 6 September 2023. "Penanganan stunting harus kita viralkan agar menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat. Kita harus berbuat lebih agar program prioritas nasional ini menjadi sukses di daerah,” tekannya. Mustari lantas mengisahkan pengalamannya saat mengikuti pembekalan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Kata dia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menitip pesan untuk semua Pj Bupati serius melakukan langkah-langkah dan memberikan perhatian terhadap penanganan stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing. “Kita harus membuat gerakan, di mana orang harus bicara dan mengerti stunting. Harapannya semua Tim Percepatan Penurunan Stunting dapat terlibat baik di tingkat kabupaten sampai dengan desa,” jelas Mustari. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) juga terus memperkuat strategi penyebaran informasi, penggerakan lini lapangan, perluasan kemitraan, serta peningkatan validitas data dan dukungan teknologi dalam pencapaian pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) serta mempercepat penurunan prevalensi stunting. Kerja kolaboratif yang baik dari semua lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menurunkan stunting diperlukan. Kegiatan pertemuan ini menjadi salah satu upaya mereview pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota, membangun dan meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergitas lintas sektoral dalam upaya percepatan penurunan stunting dan merumuskan strategi, langkah-langkah dan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting hingga tahun 2024. Ketua Tim Kerja Adpin Perwakilan BKKBN Sultra, Agus Salim dalam kegiatan ini menyampaikan problem percepatan penurunan stunting adalah masalah yang urgen untuk segera bisa diatasi. Dalam waktu dekat, tepatnya pada 12-15 September 2023 mendatang akan ada pendampingan terpadu yang adakan digelar di Kendari oleh kementerian lembaga terkait dalam upaya percepatan penurunan stunting. "Kami berharap Pemkab Buton dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan stunting yang mana progresnya akan disampaikan pula pada saat pendampingan terpadu nanti," ujar Agus Salim. Sementara itu, Manager Kegiatan Tim Satgas Stunting Provinsi Sultra, Ardiansyah Pandayu menghimbau Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buton bisa memaksimalkan pelaporan kegiatan yang sudah berjalan pada Web pelaporan yang telah disediakan. Ardiansyah juga menekankan pada capaian 64 indikator penanganan spesifik dan sensitif yang tertuang dalam Perpres 72 tahun 2021 agar bisa dimaksimalkan pelaksanaannya oleh seluruh OPD yang terlibat di dalamnya. "Karena hal inilah yang menjadi konsen pemantauan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat," pungkas Ardiansyah. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/ENp3ogEfbNQ?si=Nh_joXXFZ8b5J6X3

No Result