PENASULTRA.ID, JAKARTA – Menjelang hajat politik nasional 2024 ini, atmosfir kebangsaan terasa dinamis. Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat mempunyai concern pada persoalan-persoalan bangsa.
Sosok presiden dan wakil presiden nantinya harus memiliki visi besar dan fundamental untuk negara. Moralitas bangsa lebih diutamakan.
Demikian itu pandangan Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. yang diungkapkan ketika bersilaturrahim dengan pimpinan media massa di Aula Lantai 6 Gedung Masjid At-Tanwir, Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jl Menteng 62 Jakarta Pusat, Kamis 22 Juni 2023 siang.
Haedar menegaskan ada konstestasi kepentingan politik tetapi kesatuan dan persatuan bangsa harus tetap terjaga dan ke depan lebih visional. Gagasan dan moralitas dari para elit jelang pemilu 2024 minim dibanding membawa gagasan bagaimana cara mewujudkan cita-cita bangsa.
Para elit malah terpaku pada visi individual atau kelompok yang tidak berkorelasi dengan kepentingan rakyat banyak.
Untuk itu Muhammadiyah akan mengawal agar politik dari berbagai kepentingan relasi politik praktis tetap berpijak pada kehidupan bangsa yang fundamental dengan nilai-nilai. Visi kebangsaan agar menjadi bingkai dalam kontestasi politik.
Forum silaturahmi Muhammadiyah dengan pimpinan media massa berkait adanya keprihatinan Muhammadiyah terhadap keberlangsungan demokrasi yang cenderung pragmatis dan menjauh dari fondasi ketatanegaraan yang sehat sesuai UUD 1945 dan cita-cita nasional para pendiri bangsa.
Dengan adanya forum silaturahmi ini diharapkan dapat memantik proyeksi kebangsaan ke depan yang lebih visioner dan bebas dari agenda praktis jangka pendek.
“Forum seperti ini adalah bagian dari tradisi kultural Muhammadiyah,” kata Haedar.
Menurut Haedar, Muhammadiyah dan media massa mempunyai kesamaan keprihatinan, komitmen dan pandangan mengenai persoalan-persoalan bangsa yang memang harus dihadapi bersama oleh kekuatan masyarakat sipil.
“Menghadapi pemilu 2024 tidak cukup hanya membiarkan proses politik itu terjadi secara pragmatis tetapi bagaimana pemilu juga membawa nilai, politik demokrasi yang substantif sekaligus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Semua itu memerlukan pengawalan, panduan dan kritik dari kekuatan masyarakat, Muhammadiyah, ormas-ormas bangsa dan bahkan media,” tegas Haedar.
“Kritik juga diikuti dengan tawaran langkah-langkah strategis dan praktis,” imbuhnya.
Silaturahmi dengan pimpinan media massa ini pertama kali dilakukan setelah Muktamar Muhammadiyah ke-48 pada 18-20 November 2022 di Surakarta dilaksanakan.
Discussion about this post