Komisi I DPRD Muna Tolak Tambahan Psikotes dalam SKB CPNS

PENASULTRA.ID , MUNA – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna bidang BKPSDM, Moh. Ikhsanuddin Makmun sangat menyangkan surat pengumuman panitia seleksi (Pansel) CPNS di Muna terkait pelaksanaan tambahan psikotes yang dilakukan BKPSDM setempat. Pasalnya, ini bertentangan dengan pernyataan Bupati Muna LM Rusman Emba disalah satu media online beberapa waktu lalu yang mengatakan, pelaksanaan tambahan psikotes dalam tes SKB ditiadakan, karena pelaksanaannya berdasarkan kearifan lokal daerah serta menjaga transparasi. Ternyata pernyataan orang nomor satu di Bumi Sowite menjadi tidak benar dengan keluarnya surat pengumuman dari Panselda CPNS Kabupaten Muna. Meskipun dalam aturan dimungkinkan untuk dilaksanakan, lanjutkan Ikhsanuddin, hal ini sangat anomali jika dibandingkan dengan daerah lainya di Sultra yang mana hanya Muna yang melaksanakan tambahan tes psikologi tersebut. “Kepala BKPSDM sebagai Sekretaris Panselda tidak bisa menerjemahkan pernyataan dari Bupati Muna (LM Rusman Emba) terkait tes psiko sehingga tetap akan dilaksanakan,” kata Ikhsanuddin, Senin 7 September 2020. Selain Alkohol, Merokok Juga Ternyata Bikin Kulit Kusam dan Gelap https://t.co/Qm7ld28uvm

— Penasultra.id (@penasultra_id) September 10, 2021 Menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra itu, adanya psikotes yang bakal dilaksanakan BKPSDM Muna dinilai sangat membebani peserta tes. Selain itu, kata dia, tahun sebelumnya penerimaan CPNS sudah cukup baik tanpa adanya psikotes. “Justru sekarang timbul kegaduhan, kami juga sudah mendapat keluhan, keresahan serta kecurigaan dari peserta maupun dari orang tua peserta akibat tambahan tes psiko ini,” ungkap Ikhsan. Untuk itu, Ikhsan meminta Bupati Muna segera membatalkan tes psikologi tersebut sebelum menjadi persepsi yang tidak baik di masyarakat. Sebab, pimpinan daerah dianggap tidak bisa menyerap aspirasi dan keinginan sebagian masyarakat tentang masalah itu. “Komisi I DPRD Muna secara tegas menolak tambahan tes psikologi dan dalam waktu dekat kami akan panggil dan minta keterangan Kepala BKPSDM tentang masalah ini,” ujar Ikhsan Ikhsan menambahkan, setelah keluarnya surat psikotes, Komisi I membuka ruang pengaduan bertempat di ruang Komisi I DPRD Muna. Tujuannya tatkala ada oknum-oknum yang mencoba menawarkan atau meminta sesuatu (Pungli) dengan iming-iming untuk membantu kelulusan tes SKB, segera diadukan. “Saya heran kenapa Kepala BKPSDM ini terlalu “kegenitan” untuk melaksanakan tambahan psikotes ini, ada apa dibalik itu semua?,” tandasnya. Penulis: Sudirman Behima Editor: Bas

No Result