Korkab PKH Muna: Jangan Jadikan Bansos Jualan Politik

PENASULTRA.ID, MUNA - Kordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) Muna, Plisadewa angkat bicara menyikapi surat imbauan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna tertanggal 6 November 2024 yang menyebut penginputan PKH hanya bisa dilakukan oleh Dinas sosial (Dinsos) setempat melalui operator berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan tegas Plisadewa mengatakan, bantuan PKH yang diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) merupakan program nasional yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, bukan bantuan pemerintah daerah. Adapun peran pemerintah daerah hanya sebatas mengusulkan data penerima. Terkait penentuan menjadi KPM yang layak, dan tidak layak mendapatkan bantuan sosial (Bansos) itu merupakan domain pemerintah pusat. "Pemerintah daerah itu hanya sebatas mengusulkan melalui instrumen SIKS alias Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial," terang Plisadewa, Jumat 8 November 2024. Untuk penginputan data KPM PKH di kabupaten, kata Plisadewa, selain dilakukan oleh operator di Dinas Sosial (Dinsos), data penerima tersebut bisa pula diinput melalui aplikasi khusus yang dimiliki sumber daya manusia (SDM) PKH. Aplikasi SDM PKH bertujuan untuk memadankan data-data KPM di daerah sebagai penerima bansos. "Ada juga namanya aplikasi SIKSMA dan aplikasi instrumen lainnya yang ada di SDM PKH untuk kepentingan bansos ini. Jadi penginputan untuk kelayakan KPM di daerah bukan hanya dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial," papar Plisadewa. Pria yang karib disapa Dewa itu menegaskan, adanya imbauan Pemkab Muna tersebut justru membuktikan bahwa Pemkab Muna tidak memperhatikan terkait data kemiskinan di Bumi Sowite. Pasalnya menurut dia, akun SIKS seyogyanya bisa diakses di seluruh desa dan tidak hanya berfokus di Dinsos semata. "Makanya perlu pemerintah desa dikasih user SIKS, aturannya begitu. Di Sulawesi Tenggara hanya Muna yang tidak punya user desa. Jadi seharusnya penginputannya mulai dari desa sampai ke pusat, namun aplikasi itu tetap singgah di Dinsos sebagai induk server di kabupaten," beber Dewa. Dikesempatan itu juga, Dewa menepis tudingan adanya oknum pendamping atau SDM PKH yang diduga menekan penerima PKH maupun bantuan bansos lainnya untuk berpolitik praktis ataupun menggiring KPM agar memilih salah satu pasangan calon (paslon) di perhelatan Pilkada serentak 2024, yang konon tuduhan tersebut menjadi keluhan masyarakat. "Sekali lagi kami tegaskan, PKH itu program nasional dari pemerintah pusat. Jangan dijadikan alat atau jualan politik," tekannya. Sebagai Korkab PKH Muna, Dewa tak tinggal diam dengan adanya isu yang berkembang. Dewa mengatakan, sampai saat ini pendamping PKH di Muna tetap netral dalam momen politik apapun karena SDM PKH terikat dalam SOP yang tidak membolehkan terlibat dalam politik praktis. "Kalau memang ada SDM PKH yang ikut politik praktis laporkan ke kami, pasti kami akan proses," tegas Dewa. Penulis: Sudirman Behima Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=1NukqOyrl8U

No Result