KPU Konawe Pertimbangkan Langkah Hukum Lawan Isu Pungli

PENASULTRA.ID, KONAWE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe benar-benar dibuat gerah. Bagaimana tidak, usai menyelenggarakan seleksi hingga akhirnya melantik ribuan Panitia Pemungutan Suara (PPS), lembaga penyelenggara Pemilu itu malah diserang isu pungutan liar (Pungli). Rumor tersebut muncul kepermukaan menyusul adanya cuitan dua orang pemilik akun media sosial yang berkomentar di kolom Facebook resmi milik KPU Konawe. Modusnya, kedua akun tersebut menyebut sempat dimintai uang oleh seorang oknum yang mengaku dapat membantu untuk memuluskan langkahnya sesaat sebelum pengumuman akhir seleksi PPS beberapa waktu lalu. Ironisnya, komentar miring tersebut malah dijadikan bahan tulisan berita oleh sejumlah media lokal. Parahnya, dalam pemberitaan itu tanpa memberikan ruang yang sama kepada KPU Konawe untuk melakukan klarifikasi. "Terkait hal ini, kami tengah mempertimbangkan langkah selanjutnya yang bakal diambil oleh KPU Konawe," tekan Ketua KPU Konawe, Muhammad Azwar dalam keterangannya, Sabtu 28 Januari 2023. Pada kesempatan ini, Azwar menegaskan bahwa pungli ketika proses perekrutan badan adhock ditingkat desa/kelurahan se Konawe sebagaimana yang dikemukakan oleh pemilik akun media sosial tersebut tidaklah benar. “Wajar saja kalau ada yang tidak puas atas hasil proses seleksi baru-baru ini, dimana saat proses seleksi tersebut kami melakukan penyaringan sebanyak 2.088 orang dengan menghasilkan 1.044 orang dan kemudian dilantik menjadi PPS terpilih,” bebernya. Mengenai berita miring ini juga sebenarnya pihak KPU Konawe telah melakukan konferensi pers usai menerima sorotan dari para pengunjuk rasa pada Kamis 26 Januari 2023 yang mempertanyakan nilai Computer Assisted Test (CAT) dalam proses seleksi. Azwar menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan Surat Edaran (SE) Nomor 534 perubahan dari SE Nomor 476 tentang Pembentukan Badan Adhock, hasil penilaian dalam proses penentuan PPS yang terpilih mengacu kepada nilai hasil wawancara. Dalam tes wawancara tersebut berisi tiga poin yakni, pengetahuan kepemiluan, integritas dan rekam jejak peserta seleksi. "Kami tegaskan hasil nilai CAT itu tidak diakumulasi dengan hasil wawancara. Jadi untuk penentuan kelulusan PPS itu murni hasil proses wawancara,“ tegas Komisioner KPU Konawe dua periode ini. Meski mengaku bakal mempertimbangkan upaya lanjut menyikapi isu pungli ini, Azwar menyebut komentar-komentar miring yang mendeskreditkan lembaga yang dipimpinnya merupakan hal yang biasa dalam proses demokrasi. “Semua orang berhak untuk menyampaikan keluhannya, akan tetapi semestinya jangan sampai menjustifikasi bahwa itu sudah sesuatu hal yang pasti. Kita harus pegang prinsip asas praduga tak bersalah sebab hanya Pengadilan yang bisa memvonis hal itu benar atau tidaknya,” kata dia. Jika masih ada yang keberatan atas hasil proses seleksi yang sudah dilakukan oleh KPU Konawe, Azwar mempersilahkan untuk bersurat secara resmi ke lembaganya. "Tidak adil rasanya jika ribuan orang yang gugur dalam proses seleksi ini, hanya dua komentar miring terus dijadikan sebagai bulan-bulanan yang menyudutkan kami,“ pungkas Azwar. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/1XgZKZleNvc

No Result