“Saya berharap, kehadiran mahasiswa disini (Panggung Demokrasi) dapat menyebarkan dan menyampaikan hal-hal yang penting berkaitan dengan Pilkada kepada masyarakat. Tentu yang datang ini, berasal dari berbagai daerah di Sultra,” ucap Suprihaty.
Selain itu, Suprihaty juga meminta kepada Rektor UHO melalui WR II agar mahasiswa diberikan dispensasi akademik saat 27 November 2024 untuk kembali ke daerah masing-masing. Sebab, konstitusi sudah menjamin itu.
Menanggapi hal itu, WR III UHO, Dr. Nur Arafah mengakui pentingnya partisipasi mahasiswa untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 27 November 2024. Mendukung hal tersebut, kampus yang dipimpin oleh Prof Zamrun itu akan memberikan dispensasi akademik guna menyalurkan hak pilih mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah dilakukan.
“Sebelumnya memang, KPU RI sudah pernah melakukan MoU dengan UHO, salah satunya isinya terkait dengan partisipasi mahasiswa yang mempunyai KTP di daerah asalnya. Prosedurnya sederhana saja cukup pihak KPU menyurat kepada pak rektor, Insya Allah dikabulkan sehingga pihak kampus akan mengatur mekanismenya,” paparnya.
Arafah menuturkan, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, mahasiswa UHO tidak pernah mengeluhkan proses penyaluran hak pilihannya ketika pulang di kampung. Jadi UHO senantiasa mendukung itu, dan senantiasa mendukung KPU agar bisa melakukan Pilkada di daerah asalnya.
“Tridharma Perguruan Tinggi itukan ada pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di pendidikan itu ruangnya banyak, kemudian di pengabdian masyarakat mahasiswa-mahasiswa yang melaksanakan KKN bisa berkontribusi dan membantu KPU, bahkan sebenarnya waktu dengan Ketua KPU sebelumnya sedapat mungkin mahasiswa menjadi bagian yang bisa membantu tugas-tugas TPS di daerahnya masing-masing,” bebernya.
Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sultra, Indra Eka Putra turut pula menambahkan. Kata dia, Bawaslu Sultra tidak hanya melakukan pengawasan di Pemilihan Gubernur (Pilgub), tetapi pihaknya juga melakukan pengawasan pada pemilihan wali kota dan pemilihan bupati di 17 kabupaten/kota di Bumi Anoa.
Discussion about this post