KPU Sultra Harap Mahasiswa Beri Kontribusi Pilih Pemimpin Amanah-Berintegritas

PENASULTRAID, KENDARI - Dalam rangka mengedukasi dan menyosialisasikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024 di lingkungan kampus yang ada di Sultra, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Panggung Demokrasi tentang Peran dan Partisipasi Mahasiswa Menuju Pilkada 2024 di Pelataran Fakultas Peternakan (FPt) Universitas Halu Oleo (UHO) Sabtu 7 September 2024. Panggung Demokrasi ini sendiri dikemas dalam bentuk talkshow dan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten. Di antaranya, Pelaksana harian (Plh) KPU Sultra, Suprihaty Prawaty Nengtias, Wakil Rektor (WR) II UHO, Dr. Nur Arafah, Koordiv. Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sultra, Indra Eka Putra. Dalam sambutannya di hadapan ratusan mahasiswa lingkup kampus hijau itu, Suprihaty Prawaty Nengtias mengatakan bahwa Panggung Demokrasi ini sebagai ajang edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa yang notabene adalah pemilih cerdas. Ia berharap, mahasiswa sebagai pemilih yang cerdas mampu memberikan kontribusi dengan memilih pemimpin yang benar-benar amanah, berkualitas, dan berintegritas. Mengingat, berdasarkan presentase pemilih di Sultra 44% Gen Z (generasi yang lahir pada 1997-2012). “Suara-suara kalianlah, yang menjadi rebutan bagi para kandidat. Artinya, suara kalian yang menjadi penentu masa depan daerah kita masing-masing,” ujarnya. Suprihaty menjelaskan, sebagai agen perubahan atau Agent of Change dan pemilih cerdas tentu harus memahami fungsi sebagai mahasiswa. Salah satunya, bagaimana betul-betul kritis dalam memaknai berbagai informasi yang ada di media sosial atau medsos. Pasalnya, pengguna utama medsos adalah pemuda. Dengan kritis bermedia sosial, dapat memilah informasi yang benar dan hoaks atau bohong. Dengan demikian, mahasiswa sebagai pengguna medsos dapat meluruskan informasi-informasi yang sifatnya positif terkait Pilkada 2024 ini. “Saya berharap, kehadiran mahasiswa disini (Panggung Demokrasi) dapat menyebarkan dan menyampaikan hal-hal yang penting berkaitan dengan Pilkada kepada masyarakat. Tentu yang datang ini, berasal dari berbagai daerah di Sultra,” ucap Suprihaty. Selain itu, Suprihaty juga meminta kepada Rektor UHO melalui WR II agar mahasiswa diberikan dispensasi akademik saat 27 November 2024 untuk kembali ke daerah masing-masing. Sebab, konstitusi sudah menjamin itu. Menanggapi hal itu, WR III UHO, Dr. Nur Arafah mengakui pentingnya partisipasi mahasiswa untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 27 November 2024. Mendukung hal tersebut, kampus yang dipimpin oleh Prof Zamrun itu akan memberikan dispensasi akademik guna menyalurkan hak pilih mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. “Sebelumnya memang, KPU RI sudah pernah melakukan MoU dengan UHO, salah satunya isinya terkait dengan partisipasi mahasiswa yang mempunyai KTP di daerah asalnya. Prosedurnya sederhana saja cukup pihak KPU menyurat kepada pak rektor, Insya Allah dikabulkan sehingga pihak kampus akan mengatur mekanismenya,” paparnya. Arafah menuturkan, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, mahasiswa UHO tidak pernah mengeluhkan proses penyaluran hak pilihannya ketika pulang di kampung. Jadi UHO senantiasa mendukung itu, dan senantiasa mendukung KPU agar bisa melakukan Pilkada di daerah asalnya. “Tridharma Perguruan Tinggi itukan ada pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di pendidikan itu ruangnya banyak, kemudian di pengabdian masyarakat mahasiswa-mahasiswa yang melaksanakan KKN bisa berkontribusi dan membantu KPU, bahkan sebenarnya waktu dengan Ketua KPU sebelumnya sedapat mungkin mahasiswa menjadi bagian yang bisa membantu tugas-tugas TPS di daerahnya masing-masing,” bebernya. Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sultra, Indra Eka Putra turut pula menambahkan. Kata dia, Bawaslu Sultra tidak hanya melakukan pengawasan di Pemilihan Gubernur (Pilgub), tetapi pihaknya juga melakukan pengawasan pada pemilihan wali kota dan pemilihan bupati di 17 kabupaten/kota di Bumi Anoa. Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Sultra, yang marak terjadi di kabupaten/kota itu adalah berkaitan dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian dalam hal memberikan apresiasi pasangan calon (Paslon) yang tidak diperbolehkan atau salah. Misalnya kasus, di Buton Selatan (Busel) ada oknum ASN itu sudah mengantarkan sendiri laporannya dan ada juga kasus yang dalam penelusuran Bawaslu Sultra. “Ini catatan tersendiri kita termasuk adik-adik mahasiswa untuk membantu Bawaslu menjadi telinga, mata, tangan karena kemampuan kami terbatas. Betul-betul hal ini kami minta bantuan kepada mahasiswa yang masih energik,” harap Indra. “Memang trennya pelanggaran hari ini masih berkutat di wilayah netralitas,” timpalnya. Penulis: Pyan Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/eaecf1Deuxo

No Result