PENASULTRA.ID, KENDARI – Pro kontra pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang bakal digelar akhir bulan ini di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bermunculan.
Tidak sedikit publik meminta penundaan gelaran Munas tersebut. Pasalnya, penyelenggaraan Munas VIII Kadin ini digelar di tengah meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air termasuk Kota Kendari sebagai tuan rumah.
Kepanikan publik pun tak terelakkan menyusul datangnya kabar yang menyebutkan bahwa Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi telah siap-siap hadir untuk membuka secara langsung pelaksanaan Munas VIII Kadin Indonesia.
Hal itu memantik Ketua Lembaga Advokasi Tambang (LAntang) Sultra, Ahmad Manaf angkat bicara. Menurut dia, seharusnya semua warga Indonesia patuh terhadap keputusan pemerintah untuk membatasi kerumunan dikarenakan tingginya angka penyebaran Covid-19.
Dengan hadirnya Presiden RI yang langsung membuka acara Munas Kadin di Kendari, kata Manaf, sangat berisiko munculnya klaster baru.
“Sebut saja klaster Kadin. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab nanti?,” tekan Manaf dalam keterangan persnya, Minggu 27 Juni 2021.
Selain ribuan peserta yang hadir saat Munas Kadin, Manaf menyebut, kerumunan masyarakat yang akan menyaksikan kedatangan Presiden Joko Widodo tidak bisa dihindari. Sebab, akan banyak masyarakat yang cinta dan bangga terhadap Jokowi minta berfoto.
“Situasi sulit dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, jangan kemudian kita giring bapak Presiden untuk melanggar himbauan dari beliau sendiri yang justru akan memunculkan diskriminasi dalam penerapan aturan,” tegas Manaf lagi.
Discussion about this post