Lima Fraksi DPRD Bombana Setuju Raperda 2021, Satu Fraksi Beri Syarat

PENASULTRA.ID, BOMBANA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi atas pidato pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bombana tahun anggaran 2021 dan rancangan Perda 2022, Senin 27 Juni 2022. Sidang yang dipandu Wakil Ketua II DPRD Bombana, Iskandar didampingi Wakil Ketua I Ardi dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD dari enam Fraksi yang ada. Enam Fraksi DPRD Bombana sepakat dan setuju Raperda Bombana 2021 untuk segera dibahas menjadi peraturan daerah (Perda). Namun, satu Fraksi dari enam Fraksi DPRD Bombana yakni Fraksi Kebangkitan dan Keadilan gabungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai keadilan sejahtera (PKS) meski setuju atas Raperda tersebut, ada beberapa poin penting yang dianggap belum akurat secara utuh perlu dijelaskan secara jujur dan transparan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Kebangkitan dan Keadilan, Nurkholis. Menurut Nurkholis, ada empat poin permintaan penjelasan kepada Bupati Bombana tentang Raperda 2021 tersebut. Pertama, Fraksi Kebangkitan dan Keadilan meminta penjelasan pemerintah daerah (Pemda) terkait status dana Silpa sebesar Rp83 miliar. Apakah masih ada atau sudah dipergunakan. "Kalaupun sudah digunakan, maka kami minta Pemda untuk diuraikan penggunaannya apa-apa saja," kata Nurkholis. Kedua, Bupati Bombana diminta menjelaskan proses relaksasi pinjaman daerah sebesar Rp195 miliar yang isunya ditolak oleh pemerintah pusat. Ironinya target rencana kerja dari dampak relaksasi utang telah disepakati menjadi APBD 2021 sebagai sumber pendapatan dan belanja daerah. "Kami menyebutnya isu karena Pemda maupun korporasi tidak pernah menyampaikan secara resmi ke DPRD," ungkap dia. Ketiga, Pemda juga dituntut mengklarifikasi terkait keterlambatan pembayaran tagihan bendahara OPD, operasional dan honorarium aparat desa, TPP ASN dan tagihan ketiga. "Ini penting sehingga semua pihak dapat memahaminya," tutur dia. Poin terakhir, Fraksi Kebangkitan dan Keadilan meminta penjelasan Pemkab Bombana tentang realisasi dana pinjaman khusunya biaya proyek pembanguan pasar Boepinang sebesar Rp40 miliar dan proyek pembangunan rumah sakit umum (RSU) sebesar Rp60 miliar. "Ini penting dijelaskan, apalagi masih terdapat sisa puluhan miliar rupiah dana pinjaman yang dicairkan oleh Pihak Bank Jatim," ucap dia. Menurut Nurkholis, dua paket itu pembayaran diatas progres 100 persen maka dapat dipastikan adanya pergeseran dana dari yang lain. Dan ini sangat berkonsekuensi tidak sehatnya tata kelola keuangan daerah serta dapat menimbulkan polemik di internal pemerintah dan masyarakat. "Kami meminta penjelasan Pemda dan disampaikan dalam rapat paripurna secara jujur dan transparan," tukas dia. Sementara itu, Sekda Bombana Man Arfa menjelaskan, apa yang menjadi pandangan maupun permintaan penjelasan dari Fraksi-Fraksi DPRD kepada Bupati Bombana akan disampaikan secepatnya. "Terkait jawaban dari pandangan Fraksi tadi, insyaallah besok kita sampaikan," tandas Man Arfa. Penulis: Zulkarnain Editor: Basisa Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/Gtcapnk_x6I

No Result