“Gerakan PT Pos turun langsung pendistribusian kepada penerima manfaat langkah yang tepat,” ucapnya.
Dikatakannya, penyaluran bantuan BST di yang harus diantisipasi adalah konflik. Itu tidak bisa dihindari. Namun, substansinya data dari PT Pos. Lanjutnya, kesesuaian basis data dari berbagai instansi sangat penting karena masih ada tumpang tindih data masing-masing instansi.
“Perlu keterlibatan dari berbagai pihak termasuk mahasiswa untuk mengawal data dan penyaluran BST agar tepat sasaran,” tambah Syamsul.
“Penanganan Covid tdiak hanya fokus pada Kemensos tapi baiknya dari Kemendesa termasuk instansi terkait ikut terlibat. Sehingga dengan adanya keterlibatan semua pihak, kita bisa keluar dari permasalahan kemiskinan dimasa Pendemi,” tuturnya.
Sementara itu, Akdemisi UHO Pendais Hak mengungkapkan pada zaman Presiden SBY-JK namanya BLT. Bantuan tersebut ada akibat efek domino akibat kenaikan BBM saat itu.
Kemudian di masa pemerintahan Jokowi disebut BST. Bantuan itu ada akibat Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aktivitas ekonomi masyarakat dibatasi pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga berdampak pada pola ekonomi masyarakat
“BST diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan rentan. Tujuan BST sebagai pengaman bagi masyarakat akibat mengalami kondisi ekonomi kurang dimasa Covid-19,” ujarnya.
Discussion about this post