LKPJ Gubernur 2023 Dibawa ke Rapat Paripurna DPRD Sultra

PENASULTRA.ID, KENDARI - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan agenda penyampaian keputusan dewan berupa rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2023 digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung A Sekretariat DPRD Sultra, Selasa 21 Mei 2024. Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh itu diikuti oleh 17 anggota DPRD Sultra, Sekda Sultra serta sejumlah pejabat Forkopimda tingkat I Sultra. Ketua Panitia Khusus DPRD Sultra Suwandi dalam laporannya menyampaikan bahwa rekomendasi dewan terbagi dalam dua perspektif/kategori yakni, aspek dasar hukum dan pelaksanaan urusan pemerintahan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rekomendasi aspek hukum masing-masing terdiri atas, LKPJ disampaikan oleh kepala daerah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal itu didasari pasal 19 ayat (1) PP Nomor 13 tahun 2019 junto pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 18 tahun 2020. Kemudian, ketentuan dasar hukum dan tata urutan yang termuat dalam buku LKPJ tahun anggaran 2023 dinilai kurang tepat dan relevan. Sehingga, direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan. Rekomendasi selanjutnya, Permendagri Nomor 9 tahun 2021 agar dimuat dalam LKPJ Gubernur Sultra. Dan terakhir, rekomendasi terhadap 18 OPD diharapkan untuk ditindaklanjuti. Atas masukan yang konstruktif dari DPRD itu, Penjabat Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengucapkan terima kasih. Hal tersebut akan menjadi evaluasi yang baik bagi kinerja Pemprov Sultra ke depan. “Terima kasih kepada yang terhormat rekan-rekan DPRD karena telah memberikan masukan yang membangun terhadap kinerja kami. Apabila dilihat secara makro, sebenarnya kinerja kami telah mengalami progres yang relatif baik, namun hal ini tetap akan kami tindak lanjuti," ujar Andap. Pj Gubernur Sultra menyampaikan bahwa pada Musrenbang 2023 pihaknya telah merumuskan empat permasalahan pokok yakni, pembangunan manusia, pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan serta peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah, utamanya infrastruktur penunjang pada sektor unggulan. Andap menjelaskan bahwa LKPJ 2023 ini terfokus pada tiga tugas pemerintahan daerah yaitu, berkaitan dengan pencapaian dalam politik legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemprov Sultra, kata dia, telah menerapkan sistem digital dalam administrasi pemerintahan daerah berupa penerapan aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (Sisumaker), aplikasi bayar zakat, termasuk yang terakhir yakni aplikasi kurban. Berbagai torehan capaian juga dituangkan dalam LKPJ Gubernur Sultra tahun 2023. Di antaranya, stabil dan terkendalinya angka inflasi di Sultra dalam tiga minggu berturut-turut sehingga diganjar sebagai provinsi dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) berkategori baik secara nasional dari 38 provinsi. ”Segala capaian ini tentu merupakan hasil kerja bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi. Saya ucapkan terima kasih atas dedikasi kita bersama untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sultra,” ujar Pj Gubernur. “Semoga seluruh derap langkah kebersamaan kita menjadi jalan untuk mewujudkan Sultra yang adil dan makmur sebagai bagian dari upaya mencapai visi negara, yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur berdasar kepada Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber Bhineka Tunggal Ika," pungkas Andap Budhi Revianto. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/RmFNhLjZ6Ls

No Result