<span style="font-size: 17px;"><strong>PENASULTRA.ID, KENDARI</strong> - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun anggaran 2022 mendapat sorotan khusus dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, H Jumarding.</span> <span style="font-size: 17px;">Pasalnya realisasi program pemerintah dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan khususnya yang berada di wilayah Kolaka Utara (Kolut).</span> <span style="font-size: 17px;">Legislator asal Kolut itu menyebutkan perbaikan jalan infrastruktur jalan provinsi yang berada di Kolut tak kunjung diperbaiki, parahnya saat ini sudah mendekati akhir masa jabatan Gubernur Sultra.</span> <span style="font-size: 17px;">"Keluhan masalah rusaknya sejumlah ruas jalan provinsi di kabupaten Konawe, Konawe Selatan tak terkecuali di Kolaka Utara sudah terlalu lama dibiarkan", kata Jumarding, Kamis 18 Mei 2023.</span> <span style="font-size: 17px;">Menurut bakal calon Bupati Kolut itu, salah satu ruas jalan daerahnya sudah diviralkan di media sosial oleh mantan Kasat Pol PP Sultra.</span> <span style="font-size: 17px;">Belum selesai masalah itu, dirinya juga mendapatkan aduan masyarakat Kolut terkait bantuan rumah ibadah yang dikabarkan menjadi penerima bantuan, namun belum ada realisasi anggaran.</span> <span style="font-size: 17px;">Padahal, sudah dua kali panitia pembangunan masjid menerima penyerahan mock up (rancangan) bertulis uang senilai puluhan juta rupiah.</span> <span style="font-size: 17px;">"Disini ada beberapa panitia masjid menyampaikan ke saya, sudah dua kali dilakukan seremonial penyerahan simbolis bantuan, tapi sampai sekarang dananya belum masuk ke rekening masjid dan seremonial pertama dilakukan pada HKN November 2022 dan seremonial kedua pada bulan puasa kemarin," ujar Jumarding sambil menunjukkan sejumlah bukti foto saat penerimaan simbolis.</span> <span style="font-size: 17px;">Wakil Ketua DPRD Sultra itu mengatakan, saat ini sedang berlangsung rapat dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Jawaban (LKPJ) Gubernur Sultra tahun anggaran 2022. Dimana DPRD harus memberi kesempatan kepada seluruh pimpinan OPD untuk bekerja sesuai tupoksinya masing masing untuk selanjutnya mengevaluasi anggaran dan realisasi fisik.</span> <span style="font-size: 17px;">"Rapat LKPJ ini baru membahas realisasi anggaran tahun 2022, untuk anggaran 2023 belum kita bahas karena baru sementara proses mau memulai pekerjaan fisik," Jumarding memungkas.</span> <strong><span style="font-size: 17px;">Penulis: Pyan</span></strong> <strong> <span style="font-size: 17px;">Editor: Yeni Marinda</span></strong><!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_230518_132151_809.sdocx--> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://www.youtube.com/watch?v=tJ-DBSGFN6I
Discussion about this post