• Latest
  • Trending
  • All
  • #Headline
  • Advetorial
  • Kepulauan
  • Daratan

Maritim dan Agraria Tergadai Atas Nama Investasi; Suramnya Masa Depan Indonesia

13 Juli 2023

Malyqa Aurora, Siswi SMPN 17 Kendari Bakal Tampil di Ajang Pesona Batik Nusantara

21 Juni 2025

Banyuwangi Ditunjuk Jadi Lokasi Pilot Project Gerakan Wisata Bersih Nasional

21 Juni 2025

BI Ajak Masyarakat Tukar Botol Plastik Jadi Rupiah di Sultra Maimo 2025

21 Juni 2025

Pawai Ta’aruf Meriahkan Pembukaan STQH ke-28 Provinsi Sulawesi Tenggara

21 Juni 2025

Saatnya Produk Lokal Naik Kelas! Dari Gaya Hidup hingga Inovasi Bangunan

20 Juni 2025

BKKBN Sultra Target Layani 100 Akseptor KB di Wilayah Khusus

20 Juni 2025

Buka Sultra Maimo, Yuni Nurmalasari Sebut UMKM Adalah Pilar Pembangunan Daerah

20 Juni 2025

BI Sultra Dukung Ketahanan Pangan Melalui Cooking Competition Pangan Lokal

20 Juni 2025

ArumtaLa Kembali Lewat ‘Orang Jakarta’, Arini Kumara Lanjutkan Proyek Musik

20 Juni 2025

PRJ 2025 Kini Makin Ramah Keluarga Bersama Milna

20 Juni 2025

Adnan, Arsyih dan Liquid Silva Guncang Dunia Lewat ‘Move Dat Thing’

20 Juni 2025

Haji Irwansyah Bakal Maju Pencalonan Ketua DPC IX Hiswana Migas Kepulauan Sultra

20 Juni 2025
Sabtu, 21 Juni 2025
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Profil
  • Redaksi
  • Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Hak Jawab
Penasultra.id
  • Home
  • Sulawesi Tenggara
    • MetroKendari
    • Daratan Sultra
      • Bombana
      • Kolaka
      • Koltim
      • Kolut
      • Konawe
      • Konsel
      • Konut
    • Sultra Kepulauan
      • Konkep
      • Baubau
      • Buton
      • Buteng
      • Butur
      • Busel
      • Mubar
      • Muna
      • Wakatobi
  • Gaya Hidup
    • PenaEntertain
    • PenaHealth
    • PenaKuliner
    • PenaOto
    • PenaTekno
    • PenaDestinasi
  • Style Pena
    • PodcastPena
    • FigurPena
    • LayarPena
    • LensaPena
    • PenaPembaca
  • News Room
    • PenaNusantara
    • PenaEkobis
    • PenaHukrim
    • PenaSport
    • PenaEdukasi
    • PenaPolitik
    • PenaCelebes
    • PenaMancanegara
  • Advetorial
  • Link Corner
    • Dewan Pers
    • Persatuan Wartawan Indonesia
    • Serikat Media Siber Indonesia
    • Siberindo.co
    • Dinamika Sultra
    • Trias Politika
    • Metrosultra.id
    • Bikasmedia.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Sulawesi Tenggara
    • MetroKendari
    • Daratan Sultra
      • Bombana
      • Kolaka
      • Koltim
      • Kolut
      • Konawe
      • Konsel
      • Konut
    • Sultra Kepulauan
      • Konkep
      • Baubau
      • Buton
      • Buteng
      • Butur
      • Busel
      • Mubar
      • Muna
      • Wakatobi
  • Gaya Hidup
    • PenaEntertain
    • PenaHealth
    • PenaKuliner
    • PenaOto
    • PenaTekno
    • PenaDestinasi
  • Style Pena
    • PodcastPena
    • FigurPena
    • LayarPena
    • LensaPena
    • PenaPembaca
  • News Room
    • PenaNusantara
    • PenaEkobis
    • PenaHukrim
    • PenaSport
    • PenaEdukasi
    • PenaPolitik
    • PenaCelebes
    • PenaMancanegara
  • Advetorial
  • Link Corner
    • Dewan Pers
    • Persatuan Wartawan Indonesia
    • Serikat Media Siber Indonesia
    • Siberindo.co
    • Dinamika Sultra
    • Trias Politika
    • Metrosultra.id
    • Bikasmedia.com
No Result
View All Result
Penasultra.id
No Result
View All Result
  • #Headline
  • PenaPembaca
  • PenaHealth
  • PenaKuliner
  • PenaOto
  • LayarPena
  • PenaSport
  • LensaPena
  • FigurPena
ADVERTISEMENT
Home PenaPembaca

Maritim dan Agraria Tergadai Atas Nama Investasi; Suramnya Masa Depan Indonesia

Redaksi Penasultra.id by Redaksi Penasultra.id
13 Juli 2023
in PenaPembaca
A A
0

Ilustrasi konflik agraria. Foto: imenetwork

3
SHARES
34
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappLine
ADVERTISEMENT

Oleh: Rusdianto Samawa

Nampak suram masa depan Land Reform Indonesia saat ini. Selama 32 tahun rezim Soeharto, ekonomi terasa membaik, kebijakan pembangunan per repelita I-V. Berjangka pendek dan menengah sangat terukur. Rakyat sangat mudah mendapatkan tanah dari warisan penjajahan Belanda dan Jepun (Jepang). Administrasi pertanahan masa Soeharto begitu mudah diurus.

Walaupun ada kekurangannya, tak bisa ditutupi seperti oligarki keturunan menguasai puluhan hektar. Jelas, lebih sebanding dikuasai oligarki dengan rakyat. Tetapi, rakyat mudah mendapatkan tanah dan pengurusan administrasinya. Kendati, hembusan napas reformasi dan perubahan serta perbaikan pada Land Reform Indonesia yang digalang oleh mahasiswa dan pressure group (LSM dan elemen rakyat) masa itu cukup kuat. Tetapi, tidak banyak mengubah peta jalannya pembangunan repelita I-V yang semangatnya kembalikan kedaulatan rakyat untuk menguasai tanahnya.

Perbandingan sekarang, jauh lebih sulit, rumit dan pemerintah ketakutan sendiri. Pasalnya, mahasiswa yang dulu menuntut Land Reform itu sekarang menjadi pejabat partai politik, gabung dalam kekuasaan, pengambil kebijakan, dan eksekutor pembagian tanah-tanah serta pelaku pencurian, pembegalan tanah rakyat itu sendiri.

Baca Juga

Front Nelayan Indonesia Minta Prabowo Subianto Segera Pecat Menteri KKP

Surat Rakyat untuk Prabowo Perihal Mafia Tanah dan Konflik Agraria

Partai Negoro: Prabowo Harus Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut

Partai Negoro Minta Prabowo Jangan Pilih Menteri Bajak Laut

Land Reform yang mereka dengungkan dulu, menjadi muak, palsu dan kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Kantor-kantor dinas pengurusan tanah yang membawa pesan Land Reform dibangun diberbagai daerah. Tetapi, malah kantor-kantor itu pula yang merampas harta kekayaan keluarga, sanak saudara dan kerabat daripada rakyat. Tanah-tanah rakyat dibela, disertifikatkan, dan digandakan administrasinya.

Pemerintah yang harusnya menjaga semua indikator kejahatan dari Land Reform tersebut, malah, sebaliknya merampas kedaulatan tanah rakyat. Ekonomi sudah dibawah empat persen. Perilaku pejabat semakin menggila membegal tanah rakyat atas nama perbaikan administrasi. Mulai dari mental kepala desa hingga mental pejabat tinggi negara membegal tanah rakyat atas nama negara.

Wilayah pesisir sudah lama terjadi begal tanah rakyat, mulai modus transmigrasi yang masih berstatus tanah negara hingga tambak-tambak udang milik rakyat persengketakan di pengadilan. Di mana negara secara sengaja perhadapkan rakyat dengan oligarki. Gagalnya Land Reform ini, menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan output ekonomi di Indonesia, sehingga negara perlu persiapkan strategi yang dapat tanggulangi krisis ekonomi dan sosial.

Padahal Indonesia sedang dalam masa transisi dan ancaman “middle income trap”. Istilah ini pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth.

Menurut Linda Glawe dalam literatur berjudul The Middle-Income Trap: Definitions, Theories and Countries Concerned, bahwa middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

Karena Indonesia yang masih berstatus middle income trap selalu mengacu pada negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat hingga mencapai status negara pendapatan menengah, seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Turki, Arab Saudi dan lainnya. Namun gagal mengatasi perlambatan ekonomi guna mengejar ekonomi yang setara dengan negara-negara maju.

Indonesia sebagai negara berdaulat, kini menghadapi ancaman itu. Belum memiliki prediksi dan analisa kebijakan yang ketat. Terutama dalam negeri terjadi masalah-masalah yang sulit mendapat legitimasi rakyat, seperti Land Reform, investasi pulau-pulau terluar tanpa kontrol, penjualan ekspor pasir laut, batas wilayah negara masih simpang siur, penamaan pulau-pulau terluar terdalam terisolir. Hal ini, tak mungkin butuh 5 tahunan. Tentu sangat terlampau panjang perlu waktu membereskan.

Sementara negara kelas pertama masih memandang Indonesia sebagai sumber eksploitasi. Negara-negara tersebut, tentu misinya jelas yakni kurangi daya saing Indonesia di pasar dunia internasional agar Indonesia tetap berada di Middle Income Trap. Kurangnya, pemerintah belum menyadari bahwa keluarnya sumberdaya alam ke negara asing secara ilegal (nikel ilegal ke China) maupun ekspor resmi tanpa bisa mendorong perubahan struktur sosial ekonomi.

Era 10 tahun ini, pemerintah masih banyak kelemahan dalam urusan agraria, pertanahan dan tata ruang. Justru menciptakan konflik pertanahan di mana-mana, agenda reforma agraria juga masih berjalan. Tetapi, tak bisa menyelesaikan masalah. Sertifikasi tanah yang selama ini dinilai sulit, lama, dan mahal.

Untuk itu, pemerintah lakukan percepatan sertifikasi tanah di Indonesia melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Tujuannya, agar masyarakat bisa meminjam dana bank dan/atau menjualnya dengan patokan harga lebih kompetitif. Tujuan Land Reform yang sangat tidak relevan untuk masa depan. Apalagi rakyat hobi jual tanah dan asing hobi membeli tanah. Jadi ketemu dua sumbu transaksi yang bisa mengancam keutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Mongabay (2022) mengulas Land Reform ini, bahwa keseriusan pemerintah melaksanakan penataan agraria juga ditegaskan dengan penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria tertanggal 24 September 2018.

Peraturan itu, wujud pemerintah ingin menjamin pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pada 2018, dari 7 juta target PTSL berhasil daftarkan tanah di seluruh Indonesia sejumlah 6,192,875 bidang tanah.

Dari program itu, negara tidak menjamin sertifikat itu legal dan ilegal. Karena banyak kasus yang mensertifikatkan tanah tetangga, kebun rakyat, tanah berstatus tanah negara serta lainnya. Justru, pemilik tanah kadang tidak tau kalau sudah sertifikat, pemilik tanah diminta ke pengadilan.

Begitu jahatnya negara terhadap rakyatnya. Memang Perpres Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria merupakan harapan baru masyarakat Indonesia guna percepat capaian reforma agraria. Sekaligus mendatangkan malapetaka bagi pemilik tanah.

Data analisa kasus dari tahun 2015-2023 ini, capaian redistribusi tanah 2015 sebanyak 95.741 bidang (target 107.150), tahun 2016 sebanyak 143.234 (target 170.562), tahun 2017 sebanyak 23.214 bidang (target 23.925), 2018 sebanyak 82.230 (target 350.650). Dalam RPJMN target 400.000 bidang, terealisasi 344.419.

Page 1 of 2
12Next
Tags: FNIKonflik AgrariaNelayan IndonesiaRusdianto SamawaSertifikat Tanah
Share1Tweet1SendShare
Pasang Iklan Penasultra

ADVERTISEMENT
Previous Post

Dirjen Imigrasi Pastikan Data Biometrik Pemegang Paspor RI Aman

Next Post

Imigrasi Keluarkan Strategi Global Talent Visa

RelatedPosts

Peran Statistik Resmi dalam Membangun Ekosistem Ekonomi Digital dan Kreatif

18 Juni 2025

Anak Sekolah-Teknologi Kecerdasan: Jalan Menuju Kedaulatan Digital Indonesia

14 Juni 2025

Menakar 100 Hari Kepemimpinan ASR-Hugua

9 Juni 2025

Ngeri, Anak-anak Main Judol

2 Juni 2025

Peluang dan Tantangan Budidaya Keramba Apung di Teluk Buton Tengah

1 Juni 2025

Digitalisasi, Guru, dan Infrastruktur: Tiga Pilar PHTC Menuju Pendidikan Modern

23 Mei 2025
Load More
Next Post

Imigrasi Keluarkan Strategi Global Talent Visa

Discussion about this post

PenaEkobis

PenaEkobis

BI Ajak Masyarakat Tukar Botol Plastik Jadi Rupiah di Sultra Maimo 2025

by Redaksi Penasultra.id
21 Juni 2025
0

Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Sultra Maimo yang digelar di The Park Kendari pada 20-22...

Read moreDetails

Buka Sultra Maimo, Yuni Nurmalasari Sebut UMKM Adalah Pilar Pembangunan Daerah

20 Juni 2025

BI Sultra Dukung Ketahanan Pangan Melalui Cooking Competition Pangan Lokal

20 Juni 2025

CIMB Niaga Syariah Permudah Nasabah Wujudkan Niat Berhaji Lewat OCTO Mobile

19 Juni 2025

Pertamina IT Kendari Adakan Program Gizi Mata Seimbang di Kelurahan Mata

17 Juni 2025

Recommended Articles

Terpidana Korupsi PLTU Lasunapa Serahkan Uang Rp313,5 Juta Kepada Kejari

6 Mei 2021

Jamin Stok Pangan, Pemkab Mubar dan Bulog Sultra Teken MoU

12 April 2023

NTT dan NTB Optimis Jadi Tuan Rumah PON 2028

19 Maret 2022

Pesta Muslim Jakarta 2025 Suguhkan Belanja Ala Pasar Tanah Abang

13 Februari 2025

KUR BRI 2023 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Ketentuannya

9 Maret 2023
Load More

Populer Minggu Ini

  • 451 Calon Bintara TNI AD Asal Sultra Ikuti Sidang Parade

    852 shares
    Share 341 Tweet 213
  • Atas Permintaan KPK RI, Kemenhut Cabut IPPKH PT GKP di Pulau Wawonii

    155 shares
    Share 62 Tweet 39
  • Umar Bonte Minta Pemda Muna Perhatikan Hak Dokter

    80 shares
    Share 32 Tweet 20
  • Wa Ode Rabia Pulangkan 2 PMI Nonprosedural dari Turki Pakai Dana Pribadi

    48 shares
    Share 19 Tweet 12
  • Penjelasan Ketua Koperasi Merah Putih Parauna Soal Isu Miring di Media

    33 shares
    Share 13 Tweet 8
logo penasultra

penasultra.id
PT Pena Sultra Grup
(Penerbit/Pengelola Penasultra.id)
NPWP: 93.591.690.8-811.000

Kontak »

Advetorial

Evaluasi Pilkada 2024, Cara KPU Sultra Siapkan Strategi Pemilu Lebih Berkualitas

KPU Sultra Resmi Tetapkan Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Terpilih 2025-2030

Video: Sinonggi dengan Kambatu-Tawaoloho Semakin Diminati

Link Corner

  • Dewan Pers
  • Persatuan Wartawan Indonesia
  • Serikat Media Siber Indonesia
  • Siberindo.co
  • Dinamikasultra.com
  • Triaspolitika.id
  • Metrosultra.id
  • Bikasmedia.com

  • Profil
  • Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Hak Jawab
  • Kontak
  • Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Copyright © 2023 Penasultra.id, Made with ❤️

error: Maaf tidak bisa.!!
No Result
View All Result
  • Home
  • Sulawesi Tenggara
    • MetroKendari
    • Daratan Sultra
      • Bombana
      • Kolaka
      • Koltim
      • Kolut
      • Konawe
      • Konsel
      • Konut
    • Sultra Kepulauan
      • Konkep
      • Baubau
      • Buton
      • Buteng
      • Butur
      • Busel
      • Mubar
      • Muna
      • Wakatobi
  • Gaya Hidup
    • PenaEntertain
    • PenaHealth
    • PenaKuliner
    • PenaOto
    • PenaTekno
    • PenaDestinasi
  • Style Pena
    • PodcastPena
    • FigurPena
    • LayarPena
    • LensaPena
    • PenaPembaca
  • News Room
    • PenaNusantara
    • PenaEkobis
    • PenaHukrim
    • PenaSport
    • PenaEdukasi
    • PenaPolitik
    • PenaCelebes
    • PenaMancanegara
  • Advetorial
  • Link Corner
    • Dewan Pers
    • Persatuan Wartawan Indonesia
    • Serikat Media Siber Indonesia
    • Siberindo.co
    • Dinamika Sultra
    • Trias Politika
    • Metrosultra.id
    • Bikasmedia.com
SMSI - Dewan Pers Penasultra.id

Copyright © 2023 Penasultra.id, Made with ❤️