PENASULTRA.ID, BOMBANA – Kehadiran armada Ferry KM Dharma Kencana I untuk beroperasi di kabupaten Bombana setidaknya sempat dibanjiri pujian atas kemewahan fasilitas canggih yang dimilikinya.
Bahkan kapasitasnya yang besar, mampu memuat puluhan armada roda empat hingga ratusan unit kendaraan roda dua turut membuat pihak pemerintah kabupaten Bombana ikut gembira.
Sayangnya, kegembiraan itu hanya dapat dirasakan sesaat saja. Pasalnya, mulai dari harga hingga tarif tiket nominalnya setara dengan harga tiket rute Kasipute-Dongkala.
Mendengar permasalahan itu, salah satu tokoh masyarakat Bombana Sumarsono ikut berkomentar.
Sumarsono menuding, kebijakan pihak kapal dan pemerintah daerah yang telah menetapkan tarif besarannya dari tujuh ratusan hingga jutaan rupiah disamakan dengan tarif lebih jauh. Menurut dia sangat merugikan masyarakat.
“Kapal ini kan disubsidi oleh pemerintah, sekarang kok aneh ya. Masa tarifnya rute Kasipute-Pising disamakan dengan harga Kasipute-Dongkala. Ini kan tidak adil,” ungkap Sumarsono, Rabu 16 Juni 2021.
Ia meminta pemerintah kabupaten Bombana segera melakukan pengkajian ulang soal penetapan tarif KMP Armada Kencana yang dianggapnya tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
“Kemudian, saya sarankan petuagas loket atau penjual tiket kiranya ada yang stand buy disetiap pelabuhan. Jangan nanti mereka sampai di pelabuhan baru turun menjual. Dampaknya sangat luar biasa karena bertentangan dengan protokol kesehatan,” ucap lelaki yang kerap disapa Sono tersebut.
View this post on Instagram
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) kabupaten Bombana, Ramsi Rafiu mengaku berbagai kritikan dan keluahan disampaikan masyarakat tentang tarif, tiket hingga layanan KMP Dharma Kencana I. Namun kini dalam tahapan proses peninjauan kembali.
“Saat ini pemerintah daerah dalam hal ini Dishub Bombana sementara melakukan peninjauan ulang dan pengambilan data,” ujarnya.
Hanya saja, tambah Ramsi, penentuan tarif tentang angkutan laut tidak semerta merta ditentukan berdasarkan kemauan pemerintah daerah, akan tetapi banyak hal yang perlu dilakukan sesuai peraturan Kementerian Perhubungan (KemenHub) Nomor 66 Tahun 2020 tentang tarif dan angkutan.
“Karena disitu, banyak yang akan kita lakukan, diantaranya menghitung jarak milnya, kemudian penggunaan bahan bakarnya serta gaji para ABKnya dan masih banyaklah,” sebutnya.
Lanjut Ramsi, soal petugas loket yang sepenuhnya dikelola sendiri oleh pihak KMP Dharma Kencana. pihak Dishub Bombana berjanji akan dikordinasikan kepihak kapal dimaksud.
“Kemudian menyangkut tenaga penjual tiket, memang kami tidak bisa intervensi karena memilik protap tersendiri. Namun kalau memang sudah menyebabkan adanya kerumunan tentu kami akan tegur mereka, supaya menyiapkan petugasnya yang stand buy disetiap pelabuhan,” pungkasnya.
Penulis: Zulkarnain
Editor: Basisa
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post