Ketiga, bahwa Edy Rahmayadi dinilai sebagai sosok yang bersih. Namanya tidak pernah disebut dalam persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi baik terkait APBN, APBD apalagi menyangkut pengelolaan tambang. Edy Rahmayadi dan istrinya tidak terkait “Blok Sumut” menyangkut izin usaha pertambangan (IUP), maupun penyeludupan nikel.
Keempat, bahwa Edy Rahmayadi dinilai mampu merawat dan mengelola dinamika politik Sumut. Proses politik di DPRD Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan baik karena seluruh aspirasi politik melalui pokok- pokok pikiran DPRD diakomodasi dan difasilitasi. Jika Pilkada digelar hari ini, maka dapat dipastikan 100 anggota DPRD Provinsi Sumut akan memilih Edy Rahmayadi.
Kelima, bahwa Edy Rahmayadi dinilai mampu mengelola provinsi para ketua dengan baik. Semua Ormas, OKP, dan kelompok aspirasi masyarakat lainnya dibuat tertib. Fasilitasi dana hibah sesuai ketentuan dari APBD Provinsi melalui biro kesejahteraan sosial kepada Ormas dan kelompok masyarakat aman dan tertib.
Keenam, bahwa Edy Rahmayadi memiliki gaya komunikasi publik yang terbuka, khas Sumut. Meski latar belakang militer, Edy Rahmayadi justru mampu berkelakar, egaliter, spontan, dan menarik bagi media pers. Edy Rahmayadi tanpa fasilitas VVIP berupa pasukan pengaman gubernur (Paspamgub) yang membuatnya tidak berjarak kepada siapapun.
Ketujuh, bahwa meski Edy Rahmayadi kerap dikritik, didemo oleh aktivis gerakan mahasiswa, belum pernah ada aktivis mahasiswa di Medan dan Sumut yang dijebak dengan suap melalui staf maupun pejabat di lingkungannya. Tidak ada aktivis gerakan mahasiswa di Medan dan Sumut yang di- OTT- kan oleh staf Edy Rahmayadi akibat kritik dan demo.
Discussion about this post